FSP BUMN Strategis Tolak PMA 100% di Sektor Industri Strategis

FSP BUMN Strategis Tolak PMA 100% di Sektor Industri Strategis

Rabu, 5 Desember 2018 | 17:12 WIB - Oleh: Sirojul Muttaqien
. ist

INILAH, Bandung – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis menolak dikeluarkannya sejumlah sektor industry strategis dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

                Ketua Umum FSP BUMN Strategis Wisnu Adi Wuryanto mengkritisi rencana pemerintah yang akan merelaksasi DNI dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari DNI, di antara sektor telekomunikasi dan Informasi (TI), energi dan sumber daya mineral (ESDM), kesehatan, dan pariwisata.

                “Yang kami soroti terutama untuk sector telekomunikasi dan energy. Kalau dikeluarkan dari DNI, dengan kata lain di sektor ini terbuka 100% untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini berbahaya bagi kedaulatan negara, karena sektor-sektor ini merupakan sektor strategis,” paparnya kepada wartawan di Bandung, Rabu (5/12).

                Dia mengemukakan, liberalisasi sektor industri strategis melanggar UUD 45. Menurutnya, kebijakan Pemerintah di bidang investasi pada empat sektor tersebut, khususnya TI dan ESDM saat ini sudah sangat liberal.

“Hendaknya tidak perlu ditambah lagi, bahkan mestinya dikurangi agar kedaulatan Bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67% di sektor TI dan 49% di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka, mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri,” jelas Wisnu.

Wisnu mengingatkan telekomunikasi dan energi adalah cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. “Pemerintah harus memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan telekomunikasi dan energi guna memastikan sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jelas ini merupakan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945,” tegas Wisnu.

Dia menambahkan, apabila Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi Tetap, Jaringan Telekomunikasi Bergerak, penyelenggaraan Jasa Konten dan Aplikasi, Pengelolaan Energy di Hulu serta Pengelolaan Energy Hilir sepenuhnya dikuasai asing, maka negara ini seperti menyerahkan kedaulatan industri strategis ke pihak asing.

“Karena kita tahu betapa pentingnya sektor telekomunikasi dan energi dalam menggerakkan perekonomian, kesejahteraan, sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan Negara,” tuturnya.

Dia menilai, kekuatan yang dimiliki dalam rangka mempertahankan kedaulatan adalah kepemilikan modal. Saat ini , ketergantungan Indonesia kepada asing dalam hal produk teknologi telekomunikasi dan energi sudah tinggi. Jaringan telekomunikasi yang tersebar di Indonesia, perangkat konstruksi dan pengeboran migas dapat dikatakan hampir seluruhnya adalah produk impor.

Namun demikian Wisnu mengemukakan FSP BUMN Strategis tetap mengapresiasi pemerintah yang telah membuka ruang diskusi untuk mempertimbangkan masukan dari para stakeholder Industri.

 “Memperhatikan pentingnya dua sektor strategis di atas, maka kami minta kepada Bapak Presiden RI untuk mempertimbangkan kembali rencana relaksasi DNI 100% terhadap sektor energi dan telekomunikasi. Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menilai kebijakan 100% Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Strategis, untuk bangsa dan negara diyakini akan lebih banyak keburukannya dibanding kebaikannya,” paparnya. (jul)

Sirojul Muttaqien / jul

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Senin, 10 Desember 2018 | 16:26 WIB

    Paytren Bidik 10 Juta Pengguna Aktif

  • Minggu, 9 Desember 2018 | 17:53 WIB

    BI Dukung Hilirisasi Kopi Jabar

  • Minggu, 9 Desember 2018 | 16:58 WIB

    Penjualan Motor Sport Honda Capai 41.876 Unit

  • Jumat, 7 Desember 2018 | 16:58 WIB

    YAHM Kembangkan Kampung Labirin di Bogor

  • Kamis, 6 Desember 2018 | 17:06 WIB

    Pendapatan PT KAI Daop 2 Lampaui Target

  • Kamis, 6 Desember 2018 | 16:25 WIB

    KPP Pratama Sumedang Gelar Tax Gathering

  • Rabu, 5 Desember 2018 | 17:44 WIB

    Ditjen Pajak Apresiasi Dukungan Ombudsman RI