Dirut PJT II Jatiluhur Ogah Komentari Penggeledahan KPK

Dirut PJT II Jatiluhur Ogah Komentari Penggeledahan KPK

Kamis, 6 Desember 2018 | 14:37 WIB - Oleh: Asep Mulyana
Dirut PJT II Jatiluhur Djoko Saputro . INILAH/Asep Mulyana
INILAH, Purwakarta - Aktivitas di kantor pusat Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur Jalan Lurah Kawi, Desa/Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, kembali normal, setelah penggeledahan Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua hari lalu.

Para petinggi di perusahaan BUMN ini tetap melakukan kegiatan. Seperti hari ini, PJTI II sedang melakukan panen ikan hasil pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya (Culture Based Fisheries). Kegiatan ini, terpusat di sekitar Bendungan utama Waduk Jatiluhur.

Dirut PJT II Jatiluhur Djoko Saputro, juga tampak hadir dalam agenda tersebut. Padahal, beberapa hari terakhir, dia sempat tak terlihat dan kerap mewakilkan kegiatan perusahaan kepada kepala direksi lainnya.

Seperti sehari sebelumnya, PJT II Jatiluhur juga menggelar kegiatan di wilayah Bandung yakni bersih-bersih di Sungai Mati (Oax Box) di sekitar Bojong Soang. Dalam acara tersebut, sosok Dirut PJT II pun tak hadir. Padahal, kegiatan iu turut dihadiri Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan. 

Dalam kegiatan kegiatan panen pengembangan CBF yang hari ini digelar, juga dihadiri Direktur Operasional dan Pengembangan, PJT II Jatiluhur, Antonius Aris Sudjatmiko dan sejumlah pejabat lainnya.

Kemudian, hadir pula Direksi Perum Perindo, Muspida terkait, serta kelompok petani yang terlibat dalam program CBF. Untuk ikan hasil dari panen CBF akan diolah oleh Perum Perindo menjadi tepung ikan. Kegiatan ini, merupakan panen perdana dalam program perikanan yang memang digagas oleh Djoko Saputro selaku Dirut PJT II Jatiluhur.

Djoko menuturkan, pengembangan baru di sektor perikanan ini diharapkan menjadi solusi dalam pengelolaan waduk yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus upaya menjaga ekosistem di perairan Waduk Jatiluhur. 

"Program ini, diharapkan bisa juga menjadi lapangan kerja alternatif baru bagi para petani sekitar waduk tanpa harus menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA). 

Dia berharap, program CBF ini bisa menjadi pilot project bagi waduk/danau lain di Indonesia untuk menerapkan perikanan tangkap yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan," tambah dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama awak media mencoba menanyakan perihal penggeledahan di kantornya, Selasa (4/12/2018) oleh KPK. Namun sayang, Djoko engga berkomentar mengenai hal tersebut. "Iya (ada KPK) ke sini. Tapi, untuk hal itu bukan ranah saya," ujar Djoko singkat, sembari mengakhiri pembicaraan. 

Asep Mulyana / gin

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Senin, 10 Desember 2018 | 17:35 WIB

    Ratusan Santri Gedongan Cirebon Seleksi Magang ke Jepang

  • Senin, 10 Desember 2018 | 16:20 WIB

    BB Padi Sukamandi Butuh Tambahan Peneliti

  • Senin, 10 Desember 2018 | 10:10 WIB

    Pembebasan Lahan Bandara Sukabumi Mundur Jadi 2019

  • Jumat, 7 Desember 2018 | 11:25 WIB

    Pencaker di Garut Capai 22.905 Orang

  • Kamis, 6 Desember 2018 | 15:10 WIB

    Pemkot Cirebon Tawarkan Tiongkok Kerja Sama Pariwisata