Pemprov Jabar Siap Paksa Pusat Soal Pemekaran Daerah

Pemprov Jabar Siap Paksa Pusat Soal Pemekaran Daerah

Kamis, 6 Desember 2018 | 20:07 WIB - Oleh: Rianto Nurdiansyah
Wagub Jabar, UU Ruzhanul Ulum. Humas Pemprov Jabar

INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Bara akan paksa pemerintah pusat untuk menyetujui Daerah Otomomi Baru (DOB) alias Pemekaran Daerah.

Diketahui, Ada 12 daerah yang  diusulkan sesuai dengan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengaku akan terus mengupayakan realisasi program tersebut. "Sekarang sedang dikomunikasinkan dengan pusat, yang jelas Jawa Barat akan maksa," ujar Uu di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (6/12).

Menurut Uu, pemekaran daerah ini tujuannya agar pembangunan di Jabar kian merata. Demikian, masyarakat akan memiliki solusi untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, dia berharap pemerintah pusat dapat menyambut baik rencana dari pihaknya ini.

"Kenapa dihambat? Kalau begitu berarti tidak pro untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Uu.

Dia sampaikam, pihaknya terus menggodok rencana ini. Koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah pusat pun gencar dilakukan. Dari 12 daerah di Jawa Barat yang masuk rencana pemekaran, dia katakan, baru diprioritaskan 3 daerah sebagai tahapan awal.

"Tidak sekaligus 12. Kita prioritas tiga. Nanti disebutkanya mana saja. Biar adil juga untuk daerah yang lain," katanya.

Meski begitu, pihaknya akan mendorong 12 daerah tersebut terlaksana menjadi DOB. Bagaimanapun, dengan adanya pemekaran maka keinginan maupun aspirasi masyarakat bisa lebih terakomodir.

Khususnya daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak di masing masing kota/kabupaten, salah satunya Kabupaten Bogor yang penduduknya lebih dari lima juta.

"Kemarin saya ke Bengkulu, di provinsinya cuma tiga juta (jiwa), tapi kita 54 (juta) juga cuma di 27 kota kabupayen. Atau seperti Bali hanya lima juta," katanya.

Sementara di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa, hanya memiliki 50 anggota dewan dan dipimpin oleh satu bupati dan wakil bupati.

"Di sini kami menuntut keadilan kepada pemerintah pusat. Otomatis kalau semakin banyak daerah otonom, DAU (Dana Alokasi Umum) semakin banyak DAK (Dana Alokasi Khusus) semakin banyak juga, tapi kalau semakin kecil DAU kecil DAK kecil. Seperti yang dialami oleh Jabar," pungkasnya.

Rianto Nurdiansyah / bsf

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Minggu, 9 Desember 2018 | 12:15 WIB

    Sejarah, Eselon 2 Pemprov Jabar Diuji Kompetensi

  • Minggu, 9 Desember 2018 | 06:38 WIB

    Provinsi Jabar, Provinsi Terinovatif IGA 2018

  • Minggu, 9 Desember 2018 | 06:25 WIB

    Kang Uu Buka Porseni Penyuluh Agama se-Jabar