Diskominfo Jabar Sosialisasikan Aturan Agar Anggaran Tak Boros

Diskominfo Jabar Sosialisasikan Aturan Agar Anggaran Tak Boros

Kamis, 7 Februari 2019 | 18:28 WIB - Oleh: Rianto Nurdiansyah
. Rianto Nurdiansyah
INILAH, Bandung-Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu tujuan Pepres ini guna menghindari pemborosan anggaran pemerintah dalam belanja pembuatan aplikasi.

Kabid E-Government Diskominfo Jabar, Ika Mardiah mengatakan Perpres ini baru ditetapkan Oktober 2018 tahun lalu. Dengan begitu,  belum banyak aparatur pemerintah yang memahami lebih detail.

"Dengan adanya perpres ini diharapkan tidak terjadi lagi pemborosan untuk pembangunan atau anggaran pengembangan TIK (Teknologi Informasi san Komunikasi," ujar Ika di sela Rapat Koordinasi (Rakor) SPBE di Hotel Aston, Kota Bandung, Kamis (7/2/2019).

Ika mengatakan, selama ini pembangunan atau anggaran untuk TIK dinilai boros. Namun, bila memahami betul, biaya untuk merealisasikannya bisa ditekan sangat minim. Bahkan tanpa harus mengeluarkan biaya.
Dengan Perpres 95 tahun 2018, diharapkan instansi pemerintah daerah, dinas, dan kanwil kementerian bisa menghemat anggaran dalam pembuatan aplikasi.

"Semua daerah bikin aplikasi tanpa melihat bahwa sebenarnya aplikasi itu ada di tempat lain dan sebenarnya bisa kita replikasi tanpa mengeluarkan biaya," katanya.

Ika sampaikan, dewasa ini membuat aplikasi ibarat menjadi tren, khususnya di pemerintahan. Padahal dalam perpres tersebut tertuang harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat, Kemenkominfo dan Kementrian PNRB.

Dia juga mengatakan, jenis aplikasi dibagi dua, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi yang digunakan oleh semua instansi, semisal e-budgeting atau sistem kepegawaian. Sedangkan aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan khusus untuk instansi tertentu.

"Aplikasi khusus itu kan seperti e-paspor, imigrasi aja, kan khusus. Daerah enggka perlu. Tapi kalau e-budgeting, kepegawaian, perencananan daerah harus punya," katanya. 

Rianto Nurdiansyah / jek

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Jumat, 15 Februari 2019 | 13:10 WIB

    Lulusan SMK Penyumbang Tertinggi Pengangguran di Jabar

  • Kamis, 14 Februari 2019 | 16:35 WIB

    Duh, Dana Citarum Rp600 Miliar Belum Cair

  • Kamis, 14 Februari 2019 | 16:07 WIB

    Pemprov Jabar Proses Perpanjangan TPSA Sarimukti

  • Rabu, 13 Februari 2019 | 20:44 WIB

    Jabar Targetkan Raih WTP ke-8

  • Rabu, 13 Februari 2019 | 18:00 WIB

    Budi Waseso Lantik Mabida Gerakan Pramuka Jabar