Prabowo Soroti BUMN, Besar Utang Daripada Untung

Prabowo Soroti BUMN, Besar Utang Daripada Untung

Jumat, 8 Februari 2019 | 19:45 WIB
INILAH, Bandung-Berkali-kali, Prabowo Subianto, capres nomor 02 mengumbar kata-kata seram, bahwa BUMN di ambang bangkrut. Lantaran utang gede?

Pada 14 Januari lalu, ribuan hadirin tersentak dengan isi pidato Prabowo yang cukup menohok pemerintah. Dengan semangat meledak-ledak, Prabowo menyampaikan pidato politik bertajuk Indonesia Menang di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Dimulai dengan kisah pilu Hardi, warga Desa Tawanghardjo, Grobogan, Jawa Tengah. Pria yang berprofesi buruh tani itu terpaksa gantung diri lantaran dililit utang. Bisa jadi jumlahnya lumayan gede.

Cerita yang tak kalah seramnya juga dipaparkan Prabowo, dialami Sudarsi, seorang ibu yang tinggal di Desa Watusigar, Gunungkidul, Jawa Tengah, pada 4 Januari 2019. Bisa jadi masalahnya sama, utang.

Selanjutnya, Prabowo menyindir layanan BPJS Kesehatan yang mulai jauh dari harapan. Banyak rumah sakit menolak pasien BPJS, atau mengurangi layanan mereka. Lagi-lagi pemicunya soal utang.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyisir utang sejumlah BUMN unggulan, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) serta PT Pertamina (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), dan PLN.

Lalu seberapa besar utang BUMN di era Jokowi? Deputi bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro menyampaikan jumlah utang perusahaan pelat merah mencapai Rp5.271 triliun per September 2018.

Kata Aloysius, utang BUMN sebesar Rp5.271 triliun, tidak semuanya benar-benar utang alias pinjaman, selanjutnya disebut utang riil. Semisal, utang BUMN sektor keuangan sebesar Rp3.311 triliun, hanya Rp529 triliun yang merupakan utang riil. Sisanya berupa dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp2.448 triliun, premi asuransi dan sebagainya sebesar Rp335 triliun.

Sedangkan untuk BUMN non keuangan, jumlah pinjaman mencapai Rp1.960 triliun ditambah Rp529 triliun, totalnya Rp2.489 triliun. "Artinya yang riil utang di sini Rp 1.960 triliun," katanya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Utang riil tersebut terdiri dari utang pegawai, cadangan asuransi bagi pendiri, premi ditanggung perusahaan, dan lain sebagainya. "Di dalam itu termasuk utang pegawai, cadangan asuransi bagi pendiri, yang harus diakui sebagai utang. Misal premi ditanggung perusahaan," sebutnya.

Dia menjelaskan mengenai DPK senilai Rp3.311 triliun, jika digabungkan ke dalam utang secara keseluruhan memang totalnya jadi Rp5.271. Namun, DPK tidak bisa benar-benar dianggap sebagai utang.

"(DPK) itu apa bisa dikategorikan sebagai utang? Secara accounting betul utang bank ke anda (nasabah). Tapi konsepnya itu simpanan. Di mana dari Rp3.311 triliun tidak harus dia bayar kembali ke anda, kecuali dia narik (uangnya). Kalau narik, DPK jadi turun. Jadi ini not really utang, itu DPK," jelasnya.

Sama halnya dengan premi dari BUMN di sektor asuransi. Ada premi senilai Rp335 triliun yang tidak bisa disebut sebagai utang riil, yang mana perusahaan hanya akan mencairkan premi ketika ada pertanggungan.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak melihat kinerja keuangan BUMN secara utuh. Jangan hanya menilai dari sisi yang sempit, apalagi negatif.

Sri Mulyani meminta para pihak yang rajin menyoroti soal utang untuk mencermati seluruh komponen dalam neraca keuangan BUMN. Simak juga bagaimana ekuitas atau kepemilikan dalam bentuk nilai uang, leverage atau pembiayaan via utang, dan capital atau modal.

Dia bilang, jika suatu BUMN memiliki leverage alias uang dalam jumlah besar, namun ekuitasnya tebal, maka sebenarnya perusahaan tersebut cukup stabil. Akan tetapi sebaliknya, jika perusahaan banyak utang tapi tidak punya ekuitas, maka perusahaan seperti inilah yang benar-benar harus mendapat perhatian.

Sejauh ini, kata dia, kenaikan utang BUMN periode 2015-2017 yang banyak menjadi sorotan, masih normal. Pada 2017, utang BUMN tercatat Rp5.252 triliun, naik Rp1.474 triliun ketimbang 2015 sebesar Rp3.778 triliun.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengaku heran kenaikan utang yang terus terjadi tersebut tak diiringi penambahan pendapatan. Padahal, kata dia, seharusnya pendapatan ikut melonjak. "Kalau tambah utang, revenue-nya harus naik dong. Kalau enggak, ada masalah," kata Said Didu.

Aset BUMN selama 2015-2017 hanya naik Rp1.440 triliun, dari semula Rp5.760 triliun di 2015 menjadi Rp7.200 triliun di 2017.

Dari sisi aset BUMN, sepanjang 2012-2014 naik Rp1.090 triliun, dari Rp3.467 triliun (2012) menjadi Rp4.577 triliun (2014). Kenaikan aset itu juga ada pemantiknya, salah satunya revaluasi aset dan utang. "Jadi perlu kita ketahui penyebabnya," tegas Said Didu.

Kembali ke Prabowo, kondisi BUMN-BUMN saat ini, disebutnya tidak dalam kondisi sehat. Perusahaan pelat merah kakap seperti Garuda, Pertamina dan PLN, bahkan disebutnya dalam ancaman.

"Negara yang membiarkan BUMN-BUMN kita, yang kita banggakan, Pertamina, Garuda, bendera-bendera Indonesia, yang lahir dalam perang kemerdekaan kita, sekarang dalam keadaan yang bisa dibilang, ya bangkrut," kata Prabowo.

Bank Indonesia (BI) merilis rincian utang luar negeri yang terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta, plus BUMN. Berapa jumlah utang luar negeri BUMN?

Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dikutip CNBC Indonesia, Selasa (15/1/2019), posisi utang luar negeri perusahaan pelat merah terbagi menjadi beberapa kategori.

Dalam data SULNI, utang BUMN termasuk dalam utang swasta. Adapun utang sektor swasta dan BUMN pada akhir November 2018 mencapai US$189,3 miliar, atau setara dengan Rp2.669 triliun (kurs Rp14.100/US$).

Berikut rincian utang luar negeri BUMN pada akhir November 2018 :
Utang BUMN Bank
- November 2018 : US$ 5.659 juta
- November 2017 : US$ 5.170 juta
Utang BUMN Lembaga Keuangan Bukan Bank
- November 2018 : US$ 3.605 juta
- November 2017 : US$ 4.090 juta
Utang BUMN Bukan Lembaga Keuangan
- November 2018 : US$ 33.219 juta
- November 2017 : US$ 24.704 juta
Total Utang BUMN
- November 2018 : US$ 42.483 juta
- November 2017 : US$ 33.964 juta

Bisa jadi Prabowo benas bahwa keuangan BUMN dalam ancaman. Sepanjang pemerintahan Joko Widodo, disebutnya, utang BUMN melompat cukup tinggi.

Berdasarkan kalkulasi Said Didu, utang BUMN kini mencapai Rp5.400 triliun, atau bertambah Rp2.100 triliun. Di sisi lain, penerimaan perseroan hanya naik Rp100 triliun. "Jadi ada yang salah tentu, pemerintah tolong audit dan buka saja, BUMN terancam," ujar Said Didu.

Di era Jokowi ini, sejumlah BUMN harus menjadi penderita lantaran politisasi habis-habisan dari elit kekuasaan. Parameternya ya itu tadi, utangnya terus membuncit. Khususnya BUMN energi, perbankan dan konstruksi. Ke depan, perlu perubahan menyangkut tata kelola BUMN. Agar perusahaan pelat merah mampu mengoleksi keuntungan bukan malah utang.

Oh iya, masih terkait sorotan Prabowo terhadap BUMN, ada yang keselip. Harusnya Prabowo mengkritisi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero). Kedua BUMN ini tengah dirundung masalah keuangan yang cukup serius. Yang satu gagal bayar produk saving plan, satunya lagi menunggak gaji pegawainya. (inilah.com)

Inilah koran / jek

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Jumat, 22 Februari 2019 | 22:00 WIB

    Pacu Pasar Syariah, Pertamina Gandeng Tiga Bank Syariah

  • Jumat, 22 Februari 2019 | 21:30 WIB

    Dorong Potensi Usaha Rintisan Pangan

  • Jumat, 22 Februari 2019 | 17:00 WIB

    Gojek Bidik 35 Ribu UMKM Naik Kelas

  • Jumat, 22 Februari 2019 | 16:00 WIB

    82%, DAM Dominasi Pangsa Pasar Motor di Jabar

  • Jumat, 22 Februari 2019 | 15:30 WIB

    OJK Dorong BPR Penuhi Modal Inti Minimum

  • Kamis, 21 Februari 2019 | 21:00 WIB

    Daerah Keluhkan Kenaikan Tiket Pesawat

  • Kamis, 21 Februari 2019 | 19:00 WIB

    BNI Syariah Bidik Pembiayaan Rumah Tumbuh 17 Persen

  • Kamis, 21 Februari 2019 | 14:33 WIB

    All New Livina dan Serena Resmi Mengaspal di Bandung