Beberapa angkot konversi dari Kodjari sempat mengaspal. Tetapi mereka mendapatkan penolakan dari supir angkot, khususnya untuk supir yang berada di Ciawi.

Kabid angkutan pada Dishub, Jimmy Hutapea menyampaikan, di awal tahun 2019 ini belum ada perkembangan. Meski sudah melakukan beberapa kali mediasi, ujungnya selalu berakhir dengan jalan buntu atau deadlock.

“Kami terus upayakan melakukan pendekatan dengan stakeholder terkait. Kalau semua mendukung, kami mencoba dorong badan hukum yang siap untuk jalankan TPK4,” ungkap Jimmy, Senin (11/2/2019).

Jimmy melanjutkan, walaupun sudah melakukan mediasi dengan Komisi III DPRD Kota Bogor antara badan hukum dan Dishub, program yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan di Kota Bogor belum bisa dijalankan. “Upaya masih kami lakukan untuk memulai program tersebut,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menuturkan, program rerouting yang masuk dalam program enam skala prioritas belum terlaksana hingga sampai saat ini. Dirinya juga berharap program ini akan terus berjalan ke depannya saat berganti kepala daerah.

“Tahapannya semua harus terkondisi, mulai dari program shift angkot, badan hukum angkot, non peremajaan angkot, rerouting angkot/trayek, angkutan Trans Pakuan, ini harus satu kesatuan program yang terintegrasi, baik sendiri-sendiri oleh Dishub dan atau bersama sama dengan PDJT,” tuturnya.

Usmar menambahkan, ketegasan Dishub juga menjadi pertanyaan terkait mandeknya program karena adanya penolakan dari supir angkot di Ciawi. Sedangkan untuk kemajuan Kota Bogor aksesibilitas sangat dibutuhkan agar pendistribusian dapat berjalan lancar tanpa terkendala kemacetan.  

“Ada beberapa cara untuk menanggulangi masalah tersebut tanpa bergantung dengan program konversi yang mangkrak. Seperti upayanya paket infrastruktur yang harus dikerjakan pusat, provinsi maupun kota. Contohnya pelebaran jembatan Otista, fly over Martadinata, BORR seksi 3A dan perbaikan-perbaikan badan jalan dan rekayasa lalin lainnya,” pungkasnya.