• Surat Keterangan Pengganti KTP-eL Berfungsi Sama

    Oleh : Ghiok Riswoto19 April 2017 00:50
    DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, memastikan Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang dikeluarkan sebagai solusi keterlambatan Blanko, memiliki fungsi yang sama dengan KTP-el asli.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Popong W Nuraeni mengungkapkan, Pemerintah Kota Bandung akan mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-eL. Melihat dari fungsi surat tersebut, maka mereka yang sudah melakukan perekaman tidak perlu khawatir karena tetap dapat menggunakannya untuk berbagai kepentingan mulai dari pemilu, pemilukada, pilkades, perbankan, imigrasi, kepolisian, asuransi, BPJS, pernikahan, serta kebutuhan lainnya.

    Menurut Popong, dikeluarkannya Surat Keterangan Pengganti KTP-eL merupakan solusi atas terjadinya keterlambatan blanko KTP-el. Langkah tersebut sekaligus bentuk pelaksanaan pemerintah kota/kabupaten atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ tertanggal 12 mei 2016 perihal Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, khususnya berkaitan dengan penerbitan KTP-el.

    "Merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ tertanggal 12 mei 2016 perihal Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran itulah. Maka pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten dapat menerbitkan surat keterangan pengganti KTP-el. Isinya menerangkan bahwa penduduk tersebut benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database kependudukan Kabupaten/Kota," ungkap Popong.

    Popong menuturkan, persoalan keterlambatan blanko selama ini berdampak pada upaya Kota Bandung yang hanya sebatas bisa melaksanakan program pembuatan KTP-el tersebut hingga batas perekaman. Namun, dengan adanya kewenangan mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP-el. Maka diharapkan bisa tetap membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan.

    "Untuk masyarakat, kita hanya mampu membantu sampai perekaman. Belum kepada keping KTP. Tapi setelah ada kewenangan, kita bisa membantu mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP-el sambil menunggu ketersediaan blanko untuk KTP kepingan," tandasnya.

    Masyarakat juga tidak perlu khawatir, karena meskipun sifatnya surat keterangan pengganti KTP-el. Namun memiliki fungsi yang serupa. "Itu bisa dimanfaatkan masyarakat selama enam bulan. Di Kota Bandung, suket tidak memiliki masalah untuk pelayanan publik. Kalau masih ragu, silahkan pihak pelayanan koordinasikan kepada kita," ucapnya.

    Popong menambahkan, dari jumlah penduduk Kota Bandung, sebanyak 2,4 juta jiwa, saat ini sekitar 1,7 juta wajib KTP. Dari angka tersebut, 1,6 juta jiwa telah melakukan perekaman e-KTP. Sementara sisanya sebanyak 105 ribu jiwa tengah diupayakan untuk dapat segera melakukan perekaman hingga Juni 2017 mendatang.

    "Nah sisanya dari 105 ribu jiwa, 80 ribu diantaranya belum melakukan perekaman dan belum mempunyai KTP fisik. Sementara sisanya 25 ribu jiwa, sudah melakukan perekaman tetapi belum memiliki KTP fisik," ujar dia.

    Bagi mereka yang belum melakukan perekaman, Disdukcapil Kota Bandung berencana untuk menyelesaikannya di Juni mendatang. Sehingga ketika blanko e-KTP tersedia, bisa langsung naik cetak. "Kita juga akan meminta bantuan kewilayahan untuk mensosialisasikan hal ini, mengimbau warga agar mau merekam. Karena target kita di Pilkada Jabar 2018, persoalan e-KTP ini harus sudah selesai," tandasnya. (ghi)



meikarta.. the world of ours