• Idrus Marham: SK Pilgub Diputuskan Ketum

    Oleh : Dery Fitriadi Ginanjar22 September 2017 18:40
    INILAH, Bandung " Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham berjanji akan menelusuri peredaran surat rekomendasi terkait Pilgub Jabar 2018. Namun Idrus enggan memastikan kebenaran surat tersebut dan berkilah dalam posisi tidak menjelaskan.

    “Sampai saat ini, posisi Partai Beringin masih belum memutuskan. Surat-surat yang ada sedang kita telusuri. Siapa yang main-main,” kata Idrus dalam keterangan persnya di kantor DPP Partai Golkar, Jumat (22/9).

    Idrus menuturkan, Tim Pilkada DPP Partai Golkar sedang menunggu waktu untuk menggelar rapat memutuskan dukungan dan nama calon, termasuk di Pilgub Jabar 2018. Selanjutnya rapat tersebut akan dikonsultasikan kepada Ketua Umum Setya Novanto.

    “Ketum yang bertanggung jawab dalam menentukan pasangan calon, apalagi ini gubernur. Setelah seblumnya mendapat laporan perkembangan dari tim pilkada pusat yang diketuai Nurdin Halid dan Sekjen dari DPP,” katanya.

    Idrus memastikan, rapat tim pilkada tersebut akan menghadirkan DPD Partai Golkar Jawa Barat. Karena itu, dirinya tidak dalam posisi memberikan penjelasan karena tidak secara resmi mengeluarkan surat tersebut.

    “Seluruh surat yang beredar itu ada tiga macam. Yang pasti nanti Ketum yang memutuskan. Sampai hari ini ketum belum bisa dikonsultasikan karena kesehatan masih sakit,” jelasnya.

    Idrus mengakui di Partai Golkar terdapat aspirasi yang berkembang tentang Pilgub Jabar. Hal itu wajar sebagai konsekuensi partai yang sangat demokratis.

    “Kalau ada pikiran-pikiran lain itu wajar. Ada yang menginginkan Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil, sah-sah saka,” tegasnya.

    Dalam surat yang beredar, terdapat ‘Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat'. Dalam surat itu tertulis dukungan Partai Golkar ditujukan kepada Ridwan Kamil, berpasangan dengan kader Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin.

    Meski tak bernomor dan tak ada tanggalnya, namun surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham. Surat itu bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh semua kader Partai Golkar.

    Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon Dave Laksono menyatakan, secara organisasi surat berlaku kalau sudah ditandatangani ketua umum dan sekjen. Tetapi memang belum ada paraf dari Ketua Pemenangan Pemulu.

    “Saya belum lihat suratnya. Tetapi ada yang bilang surat itu baru berupa draft. Tetapi kalau sudah ditandatangani, tentu jadi keputusan partai. Kalau begitu, suratnya sudah sesuai aturan. Bahkan suratnya bukan sekadar rekomendasi, tetapi sudah ketetapan calon yang bisa digunakan untuk mendaftar ke KPU,” ungkapnya.

    Dave mengakui, beberapa bulan lalu duet Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien Syafiuddin sudah ramai dibicarakan di tingkat pusat. Pasalnya, duet Priangan Pantura ini menjadi pasangan tertinggi meraih popularitas dan elektabilitas.

    “Arahnya memang untuk pasangan RK-Daniel. Ini yang harus dikomunikasikan ke bawah. Harus segera didiskusikan. Malam ini saya akan rapat dengan DPD Kota Cirebon untuk membahas ini. Selama ini kampanye selalu atas nama Pak Dedi (Dedi Mulyadi), tentu akan ada perubahan kalau SK ini berlaku,” katanya.

    Dave mengajak seluruh pihak menerima seluruh keputusan DPP Partai Golkar. Pasalnya pertimbangan tersebut sudah diproses secara matang. Bahkan khusus Dedi Mulyadi dan para pendukungnya, harus duduk bersama-sama demi warga Jawa Barat.

    “Kita kembali ke Ketum yang berhak memberikan kebijakan. Pertimbangan ini pasti sudah masak. Memang Pak Dedi Mulyadi ini cukup bekerja baik untuk Golkar. Tidak bisa digeser begitu saja. Ada pertimbangannya, misalnya kita liat istri beliau jadi calon terkuat di Pilbup Purwakarta. Kalau Pak Dedi tidak bisa mencalonkan, kita duduk bersama-sama dan patuh pada kebijakan partai,” tegasnya.

    Ditemui terpisah, Daniel Mutaqien Syafiuddin mengaku siap apabila DPP Partai Golkar member amanat untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.

    "Secara prinsip saya ini kader partai. Apapun keputusan partai, saya siap menjalankan," ujarnya.

    Daniel mengaku kaget mendapatkan surat rekomendasi DPP yang beredar di masyarakat. Namun dirinya tak mau jumawa dan menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar. Bahkan dirinya tidak mempersiapkan diri untuk maju di Pilgub Jabar 2018.

    “Saya belum sempat turun untuk misi politik, tapi untuk jangka waktu 9 bulan lagi kalau sesuai dengan perintah partai, Insyallah cukup. Saya enggak akan berani melangkah karena menjaga etika politik, di situ ada Pak Dedi Mulyadi juga. Saya menunggu kepastian dan perintah partai saja," ucapnya.

    Sebelumnya, Direktur NUJABA Institute Subang Ahmad Baedhowie memberikan apresiasi terhadap isu penggabungan Priangan-Pantura tersebut. Secara normatif, pemimpin Jawa Barat idealnya memiliki keterpaduan antara figur pemimpin Priangan dan Pantura.

    “Kenapa demikian? Sosok pemimpin dari Priangan yang berkarakter lembut menjadi pengayom yang mampu mendengarkan aspirasi dari masyarakat untuk membangun Jawa Barat. Sedangkan figur pemimpin dari Pantura, selalu agresfi dalam melaksanakan pembangunan.


    “Keterpaduan karakter pemimpin inilah yang akan menjawab tantangan pembangunan di Jawa Barat. Ridwan Kamil dari Priangan memiliki track record pencapaian pembangunan Kota Bandung yang luar biasa. Sedangkan Daniel Muttaqien Syafiuddin bukan figur politisi muda yang instan. Karir politiknya dilalui dari level kaderisasi. Keduanya saling melengkapi,” bebernya. [jek]