• BPN Kab Bandung Targetkan 60 Ribu Sertifikat Tanah Gratis di 2018

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha07 Desember 2017 14:04
    INILAH,Bandung- Pada 2018 mendatang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupateb Bandung menargetkan 60 ribu bidang tanah memiliki sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL). Target tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di 14 desa di Kabupaten Bandung.

    Kepala BPN Kabupaten Bandung, Atet Gandjar Muslihat mengatakan pihaknya optimistis target tersebut bisa tercapai. Sehingga, pada Maret 2018 mendatang sudah bisa dibagikan oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat pemohon.

    Sebelumnya, beberapa waktu lalu presiden telah menyerahkan 10 ribu sertifikat kepada warga Kabupaten Bandung.

    "Semoga Maret nanti, pak Jokowi bisa kembali menyerahkan sertifikat gratis. Karena ini sangat penting untuk masyarakat, sehingga pak Jokowi sangat concern," katanya kepada wartawan di Soreang, Kamis (7/12/17).

    Dikatakan Atet, yang dimaksud gratis dalam program tersebut di antaranya biaya pengukuran, panitia, pendaftaran dan biaya transpor petugas. Sedangkan untuk biaya penggunaan materai dan patok dibebankan kepada masyarakat.

    Selain itu katanya, untuk urusan warkat sendiri diserahkan kebijakannya kepada pemerintah desa setempat.

    Atet melanjutkan, untuk melakukan percepatan program PTSL ini, pihaknya menggandeng para kepala desa di 14 desa untuk bisa bekerja sama menyelesaikan target 60 ribu bidang tanah tersebut. Selain itu, pihaknya membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk bisa mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL milik pemerintah pusat.

    "Kami bentuk kelompok masyarakat sadar pertanahan serta menerjunkan satgas yang jumlahnya sekitar 15-20 orang untuk mendampingi kepala desa,"ujarnya.

    Kepala Desa Arjasari, Rosiman berharap agar pemerintah bisa menghilangkan biaya BPHTB bagi objek pajak yang berada di atas Rp 60 juta agar tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, pihaknya berupaya agar kuota di Desa Arjasari bisa selesai 2018 mendatang.

    "Desa kami mendapatkan kuota sebanyak 6000. Saya optimistis bisa tercapai, apalagi kalau pemerintah membebaskan BPHTB untuk objek pajak yang di atas Rp 60 juta itu, sehingga masyarakat pemohon juga jadi lebih enak tidak terbebani biaya yang terlalu besar,"ujarnya. [ito]