• Headline

    Pemkot Klaim 99 Persen ASN Hadir Pascalibur Lebaran

    Oleh : Asep Pupu Saeful Bahri21 Juni 2018 12:19
    fotografer: Ilustrasi
    INILAH, Bandung - Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhammad Solihin menyebutkan 99,9 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hadir di hari pertama kerja pascalibur lebaran pada Kamis (21/6).

    Solihin menuturkan seluruh ASN dituntut lebih disiplin pada hari pertama kerja ini bukan hanya hadir saja, namun harus langsung melaksanakan kembali tugasnya. Sebab, kata dia, sebelum menjalani libur idul fitri lalu sudah banyak fasilitas yang diterima oleh ASN, mulai dari tambahan waktu cuti bersama hingga bonus gaji yang berlipat.

    "Saya dapat laporan dari BKD hampir 99 persen hadir, 1 persen tugas belanja dan sakit, komitmennya berarti jelas harus mengawasi semua staffnya, tidak hanya hadir tapi melaksanakan tugas , jam kerja norma. Sudah terlalu banyak pemerintah memberikan fasilitas, cuti panjang, gaji ke 13, tunjangan ke 13, dan thr apalagi yang dikeluhkan," kata Solihin di sela-sela acara silaturahmi di Plaza Balai Kota, Jalan Wastukencana, Bandung, Kamis (21/6).

    Solihin menuturkan kehadiran para ASN di lingkungan Pemkot ini bukan hanya tugas dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) saja. Namun, dia sudah menegaskan agar setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut bertanggungjawab atas stafnya masing-masing.

    "Sebelum melaksanakan cuti bersama dalam rapim sudah menyampaikan, seluruh kepala SKPD harus bertanggungjawab langsung setiap asn yang bekerja masing-masing perangkat daerahnya harus mengawasi kehadiran, sebenarnya gampang tinggal ngecek ke elektronik handy. Sesuai pemerintah bahwa pasca cuti bersama semua PNS tidak diberikan cuti tambahan," terangnya.

    Dengan tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap kepala SKPD teraebut, Solihin menyatakan bahwa setiap kepala SKPD juga ikut dibayangi oleh sanksi apabila ada anak buahnya mangkir dari tugas. Dia memastikan, sekelas pejabat eselon II juga tak bisa luput dari hukuman karena tak mampu memimpin pegawainya untuk hadir di hari pertama kerja pascalibur lebaran.

    "Kita sudah minta kalau ada yang tidak hadir tanpa alasan jelas bukan hanya yang bersangkutan tapi kepala perangkat daerah harus bertanggungjawab secara berjangka. Sanksi jelas seseorang tidak melakukan tugas sesuai ketentuan harus diberi hukuman disiplin, paling rendah itu teguran," ungkapnya.

    Sekalipun hanya mendapatkan sanksi paling rendah, namun Solihin mengatakan setiap hukuman disiplin berpengaruh terhadap masa depan ASN. Karena, sambung dia, hukuman tersebut mwnjadi catatan hitam.

    "Seseorang yang sudah mendapat hukuman disiplin tidak akan pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Karir juga berpengaruh kalau suatu waktu mau ikut open bidding itu akan mentok, pasti ditanya kan track recordnya ada berarti gugur di seleksi administrasi," tandasnya.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT