• Bacaleg di Kab Bandung Diminta Jujur

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha22 Juli 2018 17:39
    INILAH, Bandung- Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Bandung diminta menjelaskan secara jujur dalam pengisian dokumen riwayat hidup atau pekerjaannya.

    Tak sedikit kepala desa, perangkat desa dan profesi lainnya yang diatur Undang-undang belum mencantumkan surat pengunduran diri.

    Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga Panitia Pengawas Pemilu Kab Bandung Hedi Ardhia mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan dan penelitian terhadap sejumlah dokumen Bacaleg yang akan maju pada Pileg 2019 di Kab Bandung.

    Tak sedikit mereka yang mencalonkan diri tersebut merupakan kepala desa, perangkat desa, BPD hingga ASN.

    "Masalahnya, dari Bacaleg yang saat ini masih berstatus sebagai kepala desa dan perangkat serta BPD tersebut, sama sekali tidak menyertakan surat pengunduran diri dari posisinya sebagai kades. Ada waktu hingga 31 Juli 2018 bagi mereka untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan," kata Hedi, Minggu (22/7/18).

    Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 20 kepala desa di Kab Bandung mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kab Bandung pada Pemilu 2019 mendatang. Sementara itu, dari hasil penelusuran di lapangan baru enam yang telah teridentifikasi benar-benar mencalonkan diri.

    Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk mengenali dan mempelajari profil para Bacaleg yang diusung 15 partai yang ada di Kab Bandung. Sesuai dengan ketentuan PKPU 20/2018 pasal 7 huruf k disebutkan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, ASN, anggota TNI/Polri, direksi, komisaris BUMD/BUMD yang mencalonkan diri sebagai caleg harus mengundurkan diri.

    Persoalan lainnya, masih banyak partai politik (parpol) yang tidak mengunggah data pencalonan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dari penelusuran Panwaslu dari 15 parpol yang mendaftarkan diri, baru lima parpol saja yang telah mengunggahnya. Sedianya data di Silon itulah yang akan ditampilkan KPU kepada publik agar bisa ikut memberikan saran dan tanggapannya.

    TAG :


    Berita TERKAIT