• Pelebaran Jalur Puncak Sudah Mendesak

    Oleh : Reza Zurifwan15 Juni 2017 12:45
    INILAH, Bogor - Perubahan sistem tarif pembayaran atau transaksi di gerbang tol dari proporsional menjadi merata dan dihilangkannya gerbang tol Cimanggis dan Cibubur akan dijadikan momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendesak pelebaran jalan di Kawasan Puncak ke pemerintah pusat.

    "Saat ini penanganan pelebaran jalan Puncak masih terus dibahas mulai dari relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga sosialisasi penggunaaan atau pembebasan tanah milik warga atau swasta. Rencana perubahan sistem tarif pembayaran atau transaksi di gerbang tol dari proporsional menjadi merata dan dihilangkannya gerbang tol Cimanggis dan Cibubur akan kita jadilan alasan agar pelebaran Jalan Puncak ini segera terealisasi," ujar Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah, Kamis, (15/6/2017)

    Ia beralasan perubahan sistem transaksi dan penghilangan gerbang Tol Cimanggus dan Cibubur akan berdampak dengan tingkat kemacetan di Puncak, hingga baik Pemerintah Kabupaten Bogor maupun pemerintah pusat harus mengantisipasinya.

    "Jika kemarin alasan pelebaran jalan Puncak semata-mata demi keselamatan pengguna jalan, dengan perubahan sistem transaksi dan penghilangan dua gerbang maka kita harus melebarkan jalan Puncak agar disana tidak semakin macet. Melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan Badan Pengelola Transpirtasi Jaboderabek (BPTJ) kami akan mendesak pelebaran jalan Puncak dipercepat,"" tambahnya.

    Syarifah menjelaskan selain jalan, jembatan pun akan diperlebar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jembatan yang akan diperlebar tersebut adalah Jembatan Selarong.

    "Jembatan Selarong ini kan menjadi titik kemacetan katena lebarnya kurang memadai danjuga menjadi titik rawan kecelakaan. Oleh karenanya Jembatan Selarong ini akan diperlebar dan kemungkinan besar ada rumah afau tanah milik warga yang akan kami bebaskan dengan terap menggunakan anggaran dari pemerintah pusat," jelasnya.

    Pelebaran Jalan Puncak ini disambut baik oleh pelaku usaha jasa wisata di Kawasan Puncak. Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor Agus Chandra Bayu menerangkan semua pelaku usaha jasa wisata tidak keberatan tanahnya terkena pelebaran asalkan ada ganti rugi atau solusi lainnya.

    "Kami dari pelaku usaha jasa wisata tidak keberatan dengan rencana pemerintah demi untuk kepentingan kita bersama atau upaya mengurai kemacetan di Puncak. Kami menunggu apakah tanah kami yang terkena pelebaran jalan akan diganti rugi, cara atau solusi lainnya," tandas Agus Chandra Bayu. [jek]