• Pedagang Tuntut Wali Kota Bogor Pecat Direksi PD PPJ

    Oleh : Rizki Mauludi03 Januari 2018 18:01
    fotografer: Rizki Mauludi
    INILAH, Bogor - Ratusan pedagang blok F pasar Kebon Kembang berunjukrasa di Balai Kota. Mereka menuntut Wali Kota memecat direksi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) dan menghentikan proses Revitalisasi blok F Pasar Kebon Kembang pada Rabu (03/01) siang.

    Para pedagang diterima aduensi untuk menyampaikan tuntutannya oleh Asisten Pemerintahan, Hanafi dan Direktur Operasional PD PPJ Syuhairi Nasution.

    Bendahara Paguyuban Pedagang Blok F, H Efendi meminta pemerintah dan PD PPJ soal rencana pembangunan pasar tersebut. Sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) PT Mulyagiri KSO Mayasari Bakti Utama selaku pememang beauty contes yang akan membangun Blok F harus memprioritaskan pedagang.

    "Namun pada kenyataannya kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya semua dilanggar. Mereka membuat KAK semaunya, aturan dilanggar sama mereka, termasuk pemborong melanggar semua perjanjian. Dalam rencana pembangunan Blok F perjanjiannya selantai dengan jalan tapi dibuka satu merer dibelakang naik lima meter, didepan tadinya 17 kios tapi jadi 13 kios jadi hilang 5 kios dan kami yang dibelakang merasa sangat di rugikan," bebernya.

    Efendi melanjutkan, pihaknya menuntut keadilan, karena selama ini sudah melakukan berkali-kali negosiasi tetapi tetap semua perjanjian itu dilanggar karena tidak dilaksanakan.

    "Yang jadi bingung adalah pedagang, soal gugatan pedagang, gugatannya belum selesai tapi mereka sudah membuat aturan-aturan sendiri," tambahnya.

    Sementara pedagang lain yakni Ali menuturkan untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS), pihak PD PPJ memang mempersiapkan, tapi diundi sendiri tanpa mengajak musyawarah kepada pedagang dan pedagang menilai itu tidak sah.

    "Pedagang yang diundi untuk mengisi TPS tidak sah, sebab diundi sendiri tanpa melibatkan kami, kami juga minta ukuran TPS 2×2 tapi disediakan hanya 1×1 meter sementara kios yang kami tinggalkan 12 meter, lalu mau ditaruh dimana dagangan kami. PD PPJ tidak manusiasi dan tidak becus ngurus pasar, maka kami minta Wali Kota pecat Direksi PD PPJ," bebernya.

    Ali menambahkan, dalam penggunaan hak atas Blok F pedagang memiliki administrasi yang sah yakni Paguyuban dan itu sudah kerjasama dengan PD PPJ.

    "Tapi mereka mengelola sendiri membuat aturan sendiri tanpa mengajak musyawarah, sekarang tempat dagang kami ditutup tanpa musyawarah itu tidak sesuai dengan undang-undang pemerintah," terangnya.

    Sementara itu, Direktur Operaional PD PPJ, Syuhairi Nasution mengaku tidak mungkin memberhentikan revitalisasi blok F, sosialisasi sudah dilakukan mulai tahun 2014 oleh PD PPJ kepada pedagang. Tahun 2015 dilakukan beauty kontes, namun baru selesai tahun 2017. Jadi banyak energi yang habis untuk revitalisasi blok F ini.

    "Hak pakai pedagang hanya sampai Agustus 2014, maka hak kami untuk melakukan revitalisasi. Sudah ada pemenangnya dalam beauty kontes, dan sosialisasi di Hotel Pangrango 2 sudah dilakukan kepada pedagang," ungkapnya.

    Syuhairi menjelaskan, untuk TPS sudah dipersiapkan termasuk normalisasi gorong-gorong, PD PPJ membangun TPS dengan memanusiakan pedagang. Tempatnya bagus, teratur, atapnya bagus dan selasarnya luas.

    "Bisa dilihat sekarang, coba dimana ada TPS yan bagus. Kami tidak mengakomodir kepentingan satu atau dua orang. Site plan sudah kami susun saat sosialisasi ke pedagang," jelasnya.

    Seperti diketahui, setelah sebelumnya beberapa kali mengalami gagal lelang, pada akhir 2017 Beauty Contes kembali digelar dan dimenangkan PT Mulyagiri KSO Mayasari Bakti Utama. [jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT