• Kota Bogor Bentuk Satgas Percepat Layanan Perizinan

    Oleh : Rishad Noviansyah11 Januari 2018 21:00
    INILAH, Bogor- Pemkot Bogor bakal membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat proses perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya sembilan kekurangan dalam proses perizinan di Kota Bogor.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Sarip Hidayat mengakui, setelah KPK merilis sembilan temuan itu, pemkot langsung berbenah pada 2017 lalu. Namun, masih ada satu dari sembilan poin temuan yang belum diselesaikan.

    "Seperti rekomendasi teknis, itu belum terwujud. Karena sejauh ini yang mengeluarkan masih SKPD lain, seperti kaitan dengan sarana teknis, seperi Analisi Mengenai Dampak Lingkungan," kata Ade, Kamis (11/1).

    Menurutnya, adanya jalur perizinan beda SKPD, membuat waktu yang ditempuh agar perizinan keluar, butuh waktu lama dan tidak konsisten. Akibatnya, kata dia, bia membingungkan masyarakat atau pun para investor yang ingin menanamkan modal di Kota Bogor.

    Menurutnya, pembentukan satgas percepatan perizinan diinstruksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Kementerian Koordinator Perekonomian. "Satgas akan mengawal perceptan izin berusaha. Tapi, kita mau inventarisir dulu jumlah izin yang sudah masuk, namun belum selesai," katanya.

    Satgas, kata dia, akan mengambil alih jika ada suatu pengajuan perizinan yang telah melebihi batas waktu. Satgas itu diketuai langsung Sekda dan melibatkan Inspektorat serta unsur DPMPTSP.

    "Tinggal memangkas prosedur lintas OPD saja yang belum. Kalau yang lain, seperti transparansi informasi, penerimaan dokumen, ruang konsultasi, mekanisme pembayaran, biaya retribusi, penelusuran status, pencetakan surat izin hingga layanan pengaduan masyarakat sudah selesai," ungkap Ade.

    Sementara Kepala Bidang Perizinan dan Pemanfaatan Ruang DPMPTSP Kota Bogor Rudi Mashudi mengatakan, tidak semua jenis perizinan ditangani DPMPTSP. Menurutnya, DPMPTSP sejauh ini menangani 56 jenis perizinan dan 64 jenis perizinan lainnya ditangani SKPD teknis.

    Masalahnya, tidak semua SKPD memiliki standar operasional prosedur (SOP) layaknya DPMPTSP. "Penilaian Ombudsman, perizinan di luar DPMPTSP nilainya masih rendah karena tidak punya SOP," jelas Rudi.

    Dia mencontohkan, pembuatan KIR memerlukan alat khusus yang hanya dimiliki Dishub. "Tapi, secara bertahap akan dilimpahkan semua ke DPMPTSP," tegasnya. [jek]