• Korban Penggusuran Bojonggede Janji Datangi Kantor DPRD

    Oleh : Reza Zurifwan11 Januari 2018 23:00
    fotografer: Reza Zurifwan
    INILAH, Bogor - Korban Penggusuran di Bojonggede berjanji akan mengadukan permasalahannya Ke DPRD Kabupaten Bogor atas tindakan Satpol PP maupun Bupati Bogor yang dianggap arogan dengan mengatasnamakan kekuasaan.

    R. Anggi Triana Ismail selaku kuasa hukum korban mengatakan pembongkaran bangunan milik warga Bojonggede pada Kamis (30/11) tahhun lalu telah menyimpan banyak kedengkian sosial yang akut dari para korban, akibat pemimpinnya yang tidak lagi mampu melindungi hak-hak rakyatnya.

    "18 orang warga Bojonggede yang membangun rumah diatas lahan miliknya marah dan kecewa atas terbitnya surat ketetapan (SK) dari Bupati Bogor Nurhayanti kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang tidak berdasarkan hukum karena membongkar bangunan yang berdiri bukan diatas lahan milik negara," ujar R. Anggi Triana Ismail kepada wartawan, Kamis (11/1).

    Ia menambahkan pembongkaran bangunan milik warga tersebut juga tanpa adanya sosialisasi sebelumnya kepada warga pemilik lahan dan bangunan.

    "Selain tidak ada sosialisasi, pembongkaran bangunan milik warga tersebut juga tanpa ada ganti rugi seperakpun atas perbuatan pembongkaran tersebut,"tambahnya

    Karena hal-hal diatas,yang menyebabkan hati masyarakat Bojonggede murka kepada pemimpinnya yakni Bupati Nurhayanti hingga memutuskan untuk mengadukan hal ini kepada wakil rakyat

    "Warga membangun rumahnya diatas lahan miliknya sendiri yang dibeli dari hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba pemimpin yang telah dipilihnya melalui pesta demokrasi kala itu, telah mendustainya atas nama kekuasaan namun tetapi penuh kearogansian (abuse of power) dan
    mengkhianati konstitusi negara yakni UUD 1945 nomor 5 Tahun 1960, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2008, Pasal 170 KUHP, Pasal 1365 KUH Perdata dan masih banyak lagi. Kami akan adukan permasalahan ini kepada waki rakyat pada Senin (15/1) lusa," papar Anggi

    Sebelumnya Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 168 bangunan liar di Jalan Raya Bojonggede, Desa Bojonggede dan Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede pada Kamis, (30/11).

    Kabid Pengendaliam Operasi Satpol PP Kabupaten Bogor Ruslan menjelaskan 168 bangunan ini dibongkar karena selain berdiri di atas lahan bukan miliknya, mereka juga tidak memiliki IMB.

    "168 bangunan ini tidak mungkin berizin atau memiliki IMB karena selain berdiri diatas lahan yang bukan miliknya,dari segi garis sepadan kereta dan garis sepadan jalan juga tidak memenuhi syarat," jelas Ruslan.

    Camat Bojonggede Dadang Cecep Hatomi juga menuturkan setelah 168 bangunan liar ini dibongkar, lahan tersebut akan dimanfaatkan menjadi taman atau ruang terbuka hijau.

    "Lahan bekas pembongkaran akan kami hijaukan kembali baik dengan membuat taman atau dijadikan areal pedagang taman berjualan agar sepanjang Jalan Bojonggede terlihat asri," tutur Dadang Cecep Hatomi.

    Pria yang akrab disapa Daceha ini melanjutkan seluruh pemilik atau pedagang sebelumnya sudah diberitahukan permasalahan pembongkaran bangunannya dan hanya beberapa orang saja yang protes.

    "Mayoritas pemilik atau penghuni bangunan rumah atau kios sudah pasrah karena menyadari bangunan miliknya tak memiliki IMB. Kalau ada yang protes itu bagian dari dinamika," tukas Daceha.[jek]

    Tags :
    # #


    Berita TERKAIT