• Headline

    Benahi Vila di Puncak, Pemkab Bogor Gunakan Pendekatan Persuasif

    Oleh : Reza Zurifwan19 Maret 2018 11:51
    fotografer: Inilah/Reza Zurifwan
    INILAH, Bogor - Pemkab Bogor lebih melakukan tindakan persuasif dengan para pemilik lahan untuk membenahi Kawasan Puncak yang awal Februari lalu mengalami bencana longsor.

    Pasalnya bencana longsor ini terjadi karena adanya perubahan tata ruang di mana ratusan vila berdiri tanpa izin hingga merusak kawasan hutan lindung dan mengganggu daerah resapan air.

    "Vila yang berizin ada, tetapi yang tak berizin lebih banyak keberadaannya. Perubahan tata ruang dan gempa yang terjadi di Banten menjadi pemicu higga Kawasan Puncak tertimpa bencana longsor," ujar Kabid Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor R Ajat Jatnika kepada wartawan, Senin (19/3/2018)

    Pria asli Tasikmalaya ini menerangkan Pemkab Bogor berencana menertibkan vila-vila tak berizin atau liar ini namun itu semua tergantung dengan pemilik lahan.

    "Banyak vila liar berdiri di atas lahan kawasan hutan lindung (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), PT Sumber Sari Bumi Pakuan, PT Perkebunan Nusantara VIII dan Perhutani. Kami sudah melakukan komunikasi kepada paea pemilik lahan ini agar bersama-sama menertibkan villa liar," terangnya.

    Selain menertibkan vila liar, Pemkab Bogor juga berencana membuat aturan yang detail sebagai payung hukum pelarangan membangun vila atau lainnya di Kawasan Puncak.

    "Saat ini Keputusan Presiden nomor 54 tahun 1999 dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah nomor 4 tahun 206 memang sudah ketat, tapi Kami berencana menyempurnakan aturan agar bisa mencegah alih fungsi lahan dan pengendalian tata ruang di Kawasan Puncak," sambung Ajat.

    Ketua LSM Ikatan Komunitas Kawasan Puncak Sekitarnya (IKKPAS) Iman Sukarya berpendapat Pemkab Bogor tidak harus merevisi Perda Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau aturan lainnya karena yang terpenting pelaksanaan atau penegakan aturan yang ada.

    "Penegakan hukum dari aturan tata ruang di Kawasan Puncak ini yang harusnya digalakkan baik oleh aparat Pemkab Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lainya bukan malah merevisi atau membuat peraturan baru," tegas Iman.

    Dia melanjutkan selain menegakkan aturan tata ruang, pemerintah, masyarakat maupun wisatawan juga harus sadar dalam pengelolaan sampah.

    "Sampah-sampah yang ada di hulu Sungai Ciliwung ini mau tak mau mengganggu run off atau aliran air hingga juga bisa memicu bencana longsor ataupun banjir. Saat ini selain 'terancam' bencana longsor, beberapa titik di Kawasan Puncak juga rawan akan bencana banjir," pungkasnya. [gin]

    Tags :
    # #


    Berita TERKAIT