• Headline

    Bupati Bogor Evaluasi Kinerja PT PPE

    Oleh : Rishad Noviansyah16 Mei 2018 19:10
    fotografer: Inilah/Rishad Noviansyah
    INILAH, Bogor - Bupati Bogor Nurhayanti mengaku tak pernah memerintahkan PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) merumahkan karyawan dalam waktu dekat. Dia hanya merekomendasikan perampingan jumlah pegawai untuk menyelamatkan keberlangsungan perusahaan pelat merah itu lantaran terus merugi.
    Menurut Yanti, sebelum memberi Penyertaan Modal Perusahaan (PMP) perlu ada kajian investasi lebih dulu. Hasilnya, terdapat beberapa rekomendasi yang salah satunya perampingan struktur pegawai, dengan merumahkan karyawan.

    Dia menjelaskan, untuk menyelamatkan perusahaan PPE merekomendasikan langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

    "Rekomendasi itu yang harus dijalankan oleh PPE. Jadi bukan Bu Yanti yang merekomendasikan, PPE yang menyampaikan rekomendasi ke saya dan saya sampaikan untuk dilakukan," kata Yanti, Rabu (16/5).

    Meski begitu, Yanti memastikan merumahkan 18 karyawan PPE belum melewati Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Belum (RUPS). Tapi tidak menyalahi aturan. Itu kan salah satu langkah yang harus ditempuh. Nanti kita evaluasi lagi," kata dia.

    Direktur Utama PPE Radjab Tampubolon sendiri mengungkapkan, pengambilan kebijakan untuk merumahkan karyawan itu diambil berdasar pada instruksi Bupati Bogor Nurhayanti selaku pemegang saham mayoritas BUMD PT PPE. "Berdasar RUPS awal April 2018," kata Radjab.

    Namun, keterangan itu ditentang oleh karyawan. Pasalnya, RUPS pada April itu digelar untuk membahas Rencana Kerja Perusahaan (RKP). Itu pun, belum dilaksanakan. Baru pekan ini RUPS digelar yang rencananya dipimpin Kuasa Pemegang Saham Didi Kurnia.

    "Sebelumnya memang ada RUPS tapi itu membahas perpanjangan masa kerja direksi bukan restrukturisasi. Jadi, merumahkan karyawan ini, tidak ada persetujuan dari komisaris," ujar salah satu karyawan, Jajang Furqon.

    Untuk perampingan karyawan dalam mengurangi kerugian PPE pun, kata Jajang, belum ada surat keputusan (sk) dari Bupati Bogor, selaku pemegang saham mayoritas perusahaan pelat merah itu. [gin]

    Tags :
    # #


    Berita TERKAIT