• Kemendikbud Luncurkan Program Rehab SMP Nasional

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar06 Juni 2017 17:02
    INILAH, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program rehab bangunan sekolah SMP berskala nasional.

    Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP Kemendikbud Firdaus Yunidarta mengatakan, sebanyak 3.000 sekolah akan direhabilitasi pada tahun 2017 dengan total anggaran sebesar Rp1,4 triliun.

    Namun skemanya akan dibagi menjadi tiga tahap yakni tahap pertama pencairan untuk 900 sekolah, tahap kedua sebanyak 619 sekolah, dan tahap ketiga kurang lebih sama dengan tahap kedua.

    "Sebenarnya untuk merehabilitasi 3.000 sekolah dibutuhkan anggaran sebesar Rp 3 triliun. Artinya kami masih kekurangan anggaran sebesar Rp 2 triliun lagi, makanya kami berharap program ini berjalan terus," kata Firdaus kepada wartawan ditemui di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

    "Kami memprioritaskan sekolah yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal kecuali yang sudah menerima anggaran Dana Alokasi Khusus. Selain itu kami juga prioritaskan sekolah yang Angka Partisipasi Khususnya di bawah 95%, " tambahnya.

    Dia menjelaskan, yang akan direhabilitasi Kemendikbud adalah segala hal yang berbentuk bangunan seperti kelas, perpustakaan, laboratorium, musala, dan toilet. Sedangkan sarana dan prasarana seperti taman tidak termasuk objek yang akan direhabilitasi.

    Sekolah yang akan direhabilitasi, kata Firdaus, adalah mereka yang sudah mengajukan diri secara langsung melalui aplikasi data pokok pendidikan (dapodik).

    Kemudian Kemendikbud akan melakukan verifikasi yang melibatkan perguruan tinggi yang memiliki program studi teknik sipil dan arsitek untuk menentukan estimasi besaran biaya yang dibutuhkan.

    "Pendataan dan verifikasi sudah kami mulai sejak bulan November 2016, kebanyakan ada di Pulau Jawa karena sudah akhir tahun juga. Untuk besaran estimasi biaya yang dibutuhkan, dihitung berdasarkan luas sekolah dikalikan tingkat kerusakan dan jumlah bangunan yang rusak," ujar Firdaus.

    Pengelolaan proses rehabilitasi bangunan yang rusak akan dilakukan secara swakelola tanpa campur tangan pihak ketiga atau proses tender. Maka, sekolah pun akan diberikan pembekalan untuk memahami mekanisme perbaikan sekolah.

    Firdaus menekankan, proses verifikasi ini tidak melibatkan dinas pendidikan yang ada di daerah. Pasalnya untuk mengjmhundari terjadinya kebocoran yang masih kerap terjadi dan dilakukan para oknum dinas terkait.

    "Dana akan langsung ditransfer ke rekening sekolah. Kami berharap mereka juga mau berbenah diri, sehingga tidak mengandalkan orang lain untuk mencari dana perbaikan sekolah," pungkas Firdaus. [jek]