• Sekolah Lima Hari Sepekan Ancam Madrasah dan Pesantren

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar11 Juni 2017 18:57
    INILAH, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mengkaji ulang kebijakan sekolah lima hari.

    MUI menilai kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap praktik penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang selama ini dikelola swadaya masyarakat dan sudah berjalan cukup lama.

    Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, penyelenggaraan pendidikan keagamaan bahkan kini sudah menjadi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

    "Praktek pendidikan tersebut semisal madrasah diniyah dan pesantren yang biasanya kegiatan belajarnya dimulai dari pelajar sepulang dari sekolah umum yaitu SD, SMP, dan SMA," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/6).

    Dia melanjutkan, pendidikan dengan model madrasah diniyah dan pesantren selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi penguatan nilai-nilai keagamaan, pembentukan karakter, dan penanaman nilai-nilai akhlak mulia bagi anak didik.

    Dengan diberlakukannya pendidikan selama delapan jam sehari dapat dipastikan pendidikan dengan model madrasah ini akan gulung tikar. Padahal keberadaannya masih sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.

    "Saya tidak bisa membayangkan berapa jumlah madrasah diniyah yang dikelola secara mandiri dan sukarela oleh masyarakat akan tutup," katanya.

    Dikhawatirkan para pengajar yang selama ini mendidik anak siswa madrasah dengan ikhlas tanpa pamrih akan kehilangan ladang pengabdiannya. "Hal ini sangat menyedihkan dan akan menjadi sebuah catatan kelam bagi dunia pendidikan Islam di negeri yang berdasarkan Pancasila," ujarnya.

    Meskipun begitu, Zainut mengatakan, MUI menilai kebijakan sekolah lima hari memiliki tujuan yang bagus. Namun ada beberapa hal yang semestinya dipertimbangkan kembali seperti bagaimana persiapan sarana dan prasarana sekolah serta apakah jumlah tenaga pengajarnya sudah memadai atau belum.

    Jika tidak ada sarana pendukung yang memadai dan pengajar yang cukup, alih-alih dapat terbangun suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif, anak didik bisa belajar dengan tenang, senang, dan nyaman selama delapan jam. Justru yang terjadi adalah anak didik akan menjadi jemu dan stres.

    "Maka, MUI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Setidaknya kebijakan tersebut diberlakukan secara bertahap, selektif dan dengan persyaratan yang ketat. Misalnya hanya diberlakukan bagi sekolah yang sudah memiliki sarana pendukung yang memadai," katanya.

    Sedangkan bagi sekolah yang belum memiliki sarana pendukung tidak atau belum diwajibkan. Serta kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk semua daerah dengan tujuan untuk menghormati nilai-nilai kearifan lokal.

    "Jadi daerah diberikan opsi untuk mengikuti program pendidikan dari pemerintah, juga diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang selama ini sudah berjalan di masyarakat," pungkasnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad menampik jika kebijakan sekolah lima hari akan membuat madrasah menjadi gulung tikar.

    Hamid melanjutkan, justru yang akan terjadi terhadap madrasah adalah sebaliknya. "Kebijakan sekolah lima hari justru akan membuat eksistensi madrasah akan semakin kuat," ujarnya.

    Dia menjelaskan, kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan dua cara yakni pertama siswa belajar di satu sekolah penuh mulai pagi sampai sore hari dengan menggunakan fasilitas sekolah yang bersangkutan.

    Kedua, siswa belajar sekolah sampai siang hari dan kemudian dilanjutkan di lembaga atau sekolah lain. "Seperti madrasah diniyah, pesantren, sanggar seni, olahraga, museum, dan tempat belajar lain yang dipilih siswa," pungkas Hamid. [jek]