• Headline

    Menristekdikti akan Panggil Rektor Bahas HTI

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar23 Juli 2017 15:00
    INILAH, Yogyakarta - Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan mendata dosen dan pegawai universitas negeri yang terdaftar sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya akan memanggil seluruh rektor perguruan tinggi negeri (PTN) pada Rabu (26/7) membahas permasalahan ini.

    Nasir memberikan gambaran, dosen dan pegawai PTN yang terbukti terdaftar sebagai anggota HTI akan ditawari dua pilihan yakni tetap menjadi keluar dari organisasi tersebut atau keluar dari kampus.

    "Kalau dia tetap bergabung di HTI, maka dia harus keluar dari status pegawai negeri sipilnya. Nanti akan saya usulan begitu, karena dia bagian dari negara," kata Nasir dalam keterangan persnya saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu (22/7).

    Dia menjelaskan, pemerintah memanggil seluruh rektor se-Indonesia untuk dijadikan jaminan agar dosen dan pegawai yang terbukti terdaftar sebagai anggota HTI dan memilih tetap bekerja sebagai PNS tetap terawasi kegiatannya.

    Nasir menekankan pegawai dan dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat HTI itu melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Dalam peraturan tersebut, kata dia, PNS harus menyatakan diri setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.

    "Sesuai dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden sekaligus dari Kementerian Hukum dan HAM yang membubarkan HTI, maka dosen dan pegawai (PTN) tidak boleh terlibat," kata Nasir.

    Namun demikian untuk pegawai dan dosen yang terlibat HTI di perguruan tinggi swasta (PTS) pemerintah menyerahkannya kepada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

    Kopertis kata Nasir juga harus melakukan hal yang sama seperti Kemenristekdikti dalam menangani pegawai atau dosen PTS yang terlibat HTI. "Tapi perlakuannya berbeda dengan PTN. Swasta ada model yang berbeda, mungkin juga regulasinya yang berbeda," demikian Nasir.

    Terpisah, rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis mengatakan pihaknya akan tetap dan terus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagaimana dilindungi Konstitusi selama dijalankan di dalam koridor yang sesuai dengan perundang-undangan.

    Namun, kata Anis, kampus UI juga menguatkan komitmen untuk melarang segala macam bentuk politik praktis di dalam lingkungan sivitas akademika baik yang dilakukan oleh dosen, pegawai dan mahasiswa.

    "Kami akan menindak tegas setiap warga UI yang melakukan provokasi yang mengarah pada radikalisme dan memecah belah bangsa sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Anis.

    Sementara rektor President University Jony Oktavian Haryanto mengatakan, sebagai kampus swasta pihaknya memiliki cara tersendiri agar mahasiswa tidak terkena paham radikalisme yakni dengan memberikan matetri di akhir martikulasi yang memiliki bobot nilai sebesar 10%.

    Selain itu, para pegawai dan dosen President University juga akan diminta untuk menandatangani pakta integritas untuk tidak mengutarakan ujaran kebencian atau yang berbau SARA. [jek]