• Headline

    Di Jabar, Ombudman Terima 120 Aduan PPDB

    Oleh : dea08 Agustus 2017 16:37
    INILAH, Bandung - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menerima 120 aduan masyarakat terkait permasalahan Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2018/2018 di Jawa Barat. Dari jumlah aduan yang masuk, 35% diantaranya atau 37 kasus adalah Pungutan liar (Pungli) di sejumlah daerah di Jabar.

    Ketua Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengatakan, dari hasil pantauan pihaknya selama pelaksanaan PPDB berlangsung, sejumlah permasalahan terjadi diantaranya diakibatkan oleh kesalahan sistemik dan administratif yang mendasar yang dilakukan penyelenggara. Ditambah dengan pelanggaran dengan modus operandi yang terus berulang setiap tahunnya yang dilakukan oknum masyarakat dan oknum sekolah.

    "Dan ini harus 2018 sudah melakukan komitmen bersama harus ada perbaikan pelayanan publik dalam pendidikan, " kata dia saat ditemui di Hotel Nexa, Kota Bandung, Selasa (8/8/2017).

    Kasus yang kembali ditemukan oleh Ombudsman Jabar adalah calo jual beli kursi di sekolah, pengurangan kuota siswa RMP, hingga pelaksanaan PPDB Jalur MoU yang menyalahi aturan.

    Menurutnya, salah satu yang paling penting adalah bagaimana petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia relatif lebih lambat, sehingga hal tersebut berdampak pada aturan dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Barat yang tidak matang dan terkesan dipaksakan.

    "Seperti terbitnya regulasi dari permendiknas itu telat ketimbang regulasi ditingkat lokal, sehingga acuan diatasnya kabur, kemudian sosialisasi ppdb selalu menimbulkan kebingungan untuk masyarakat, sehingga harus dilakukan dari awal, "ungkap dia.

    Kemudian, dalam pelaksanaannya, permasalahan yang disoroti oleh Ombudsman adalah masih terjadinya praktik jual beli kursi yang masih ditemukan disejumlah daerah. Terutama di sekolah-sekolah negeri favorit yang di antaranya banyak ditemukan di Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Subang.

    Haneda menyebutkan calo jual beli kursi sekolah ini diketahui dilakukan oleh sejumlah oknum ormas, LSM dan pihak sekolah yang memanfaatkan keinginan orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya ke sekolah pavorit demi mendapatkan keuntungan ekonomi.

    "Kami harus menyebutnya dengan calo, kita punya video, bagaimana negosiasi, berapa uangnya, kemudian dengan siapa, itu terekam semua. Angka yang tertinggi 35 juta. Di Purwakarta jual beli kuota akademik oleh oknum ormas nilainya sampai Rp 10 juta perorang. Di Subang jual beli kuota akademik oleh oknum nilainya mencapai Rp 5 juta sampai Rp 15 juta," ujarnya.

    Modus pungli lainnya yang dilakukan pihak sekolah terhadap orang tua siswa adalah dengan modus penjualan seragam dan juga buku. Sumbangan ini dikatakan pungli karena tidak sesuai dengan prosedur pemungutan sumbangan.

    "Di Cimahi ada yang memungut untuk membeli seragam, buku pelajaran yang memang tidak boleh. Sumbangan yang boleh itu prosesdur harus sesuai PP 48 2008. Ada rapat komite dengan orang tua terlebih dahulu," tuturnya.

    Menindaklanjuti kasus jual beli kursi sekolah ini, ia mengaku telah melaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk ditindaklanjuti. Ombudsman juga bekerjasama dengan Tim Saber Pungli terkait pungutan yang tidak sesuai prosedur untuk diselidiki lebih lanjut.

    Selain itu, pengaduan lainnya yang juga tidak kalah banyak dikeluhkan oleh masyarakat yakni terkait penerapan sistem pendaftaran online. Dimulai dengan sosialisasi yang buruk, kemudian diperparah dengan kualitas website yang dinilai sering "down" atau lemot. Sehingga hal tersebut yang juga ditekankan agar diperbaikai pada pelaksanaan PPDB 2018 mendatang.

    Dalam kajian yang dihadiri Inspektur Jenderal Kemendikbud, Ombudsman memberikan beberapa rekomendasi agar pelaksanaan PPDB tahun depan lebih baik lagi.

    "Rekomendasi ombudsman adalah harus ada nya sinergitas antar instansi dan kelembagaan. Jadi jangan mengecilkan satu laporan walaupun sifatnya ringan.
    Kalau untuk sistem online harus disiapkan betul jangan jadi permasalahan saat akan berlangsung. Disiapkan jauh lebih awal karena itu upaya agar PPDB aman praktek kecurangan," pungkasnya. [jek]