• Headline

    Pemerintah Pusat Matangkan USBN Sekolah Dasar

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar10 Januari 2018 00:30

    INILAH, Jakarta " Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sederajatnya mengujikan tiga mata pelajaran. Sebelumnya ada rencana pemerintah akan mengujikan sebanyak delapan mata pelajaran.

    “USBN delapan mata pelajaran belum bisa diterapkan pada tahun ini,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (9/1). Ketiga mata pelajaran yang diujikan itu adalah Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

    Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi, menjelaskan pembatalan itu karena kurangnya kesiapan guru dalam menyiapkan soal untuk mata pelajaran yang lain. Di samping itu, tiga mata pelajaran utama yakni Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA merupakan pondasi yang mesti benar-benar dikuasai siswa.

    “Nanti ada penjelasan resmi dari Kemendikbud,” kata Bambang.

    Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan, jika Kemendikbud tetap menjalankan USBN delapan mata pelajaran maka berpotensi melanggar hak-hak anak di bawah umur karena usia anak SD dan sederajatnya masih di bawah 12 tahun.

    Retno menjelaskan, jika delapan mata pelajaran yang diujikan maka akan menjadi beban yang sangat berat bagi anak. Pemerintah semestinya mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan dengan semakin bertambahnya beban maka potensi kecurangan akan semakin tinggi.

    “Karena nilai USBN (digunakan) untuk seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk masuk SMP favorit, maka potensi kecurangan akan terbuka karena dilakukan demi nilai yang tinggi,” kata Retno.

    Selain itu, disparitas antarsekolah SD yang satu dengan lainnya seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah di lapangan. Kemendikbud seyogianya tidak terburu-buru menerapkan kebijakan yang sulit diimplementasikan.

    “USBN bagus dilaksanakan, asalkan bertujuan untuk memetakan siswa dan bukan untuk menentukan kelulusan,” kata Retno.

    Pengamat pendidikan Eduspec Indonesia, Indra Charismiadji, meminta pemerintah menjelaskan tujuan USBN SD dan sederajatnya untuk apa. Pasalnya sangat ironis ketika Kemendikbud ingin menghapuskan Ujian Nasional tetapi sekarang malah membuat ada tes yang soalnya sebagian besar dibuat dari pusat dan diterapkan di semua sekolah.

    Dia melanjutkan, karena pelaksanaan USBN dilakukan di dinas pendidikan pemerintah kabupaten dan kota maka harus disiapka terlebih dahulu benang merah antara program antara pusat dan daerah supaya tidak terus menimbulkan kontroversi setelah pelaksanaannya.

    “Kondisi pendidikan Indonesia sangat terkotak-kotak dan rancu. Kalau pemerintah kabupaten dan kota tidak mau melaksanakannya, mau bagaimana? Karena persiapannya tidak melibatkan pelaksana maka nanti implementasinya akan banyak masalah,” kata Indra. [jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT