• Headline

    Meski Menuai Kritik, Pemerintah Tetap Gelar Ujian Nasional

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar13 Maret 2018 20:26

    INILAH, Jakarta " Sebanyak 8,1 juta peserta didik dan 96 ribu satuan pendidikan akan mengikuti Ujian Nasional baik di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang rentetan pergelarannya akan dimulai sejak awal hingga akhir bulan April berurut dimulai dari jenjang SMK, SMA, dan SMP.

    Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno mengatakan, dari seluruh jumlah peserta UN, sebanyak 78% atau 6,293,552 siswa di antaranya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

    “Jumlah ini meningkat signifikan sebesar 166% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,7 juta peserta. Kemendikbud mengapresiasi peran serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2018,” kata Totok kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung A Kompleks Kemendikbud, Jakarta, Selasa (13/3).

    Di tempat yang sama, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi mengatakan, selama tiga tahun pelaksanaannya UNBK telah terbukti efektif untuk meningkatkan indeks integritas dalam pelaksanaan Ujian Nasional.

    Menurut Bambang, tantangan pemerintah berikutnya adalah meningkatkan prestasi dan pencapaian siswa dalam Ujian Nasional. Kemendikbud mencatat selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan prestasi siswa jika dibandingkan dengan saat Ujian Nasional masih menggunakan kertas dan pensil.

    “Makanya, kenaikan indeks integritas harus diiringi juga dengan naiknya prestasi akademis siswa. Ini memerlukan asesmen yang dilakukan satuan pendidikan, oleh karena itu juga dihadirkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional untuk mendongkrak prestasi mereka,” kata Bambang.

    Terpisah, pengamat pendidikan Universitas Paramadina Totok Amin mengatakan Ujian Nasional merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan anggaran negara untuk pendidikan. Menurutnya, UN adalah ukuran kinerja pendidikan yang paling obyektif dan berlaku secara nasional serta masih menjadi ukuran kinerja yang penting di sektor pendidikan.

    Berdasarkan analisis Neraca Pendidikan Daerah (NPD), kata Amin, pemerintah daerah yang memenuhi porsi 20% anggaran pendidikan terlihat memiliki nilai Ujian Nasional dan Uji Kompentensi Guru yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang belum memenuhi porsi tersebut. Hal ini tentu berdampak pada evaluasi terhadap proses kegiatan belajar dan mengajar sekolah di masing-masing daerah.

    “UN itu untuk mengukur kinerja, mungkin bukan memberikan dampak. Kalaupun ada dampaknya, itu tidak disengaja ya. Dampak positif bisa didapat melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas dan sekolah. Nah, hasil UN memberikan masukan untuk hal itu dalam bentuk perbaikan proses belajarnya,” kata Amin.

    Sementara, Ketua Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan di Indonesia, Said Hamid mengatakan, pelaksanaan UN menggambarkan pemerintah belum memiliki konsep kebijakan yang dapat memperbaiki pendidikan karena yang menjadi korbannya tetap peserta didik.

    Menurutnya, dengan adanya standar pendidikan yang berbeda antara satu sekolah dengan yang lainnya (berstandar nasional atau tidak) namun harus menjawab soal Ujian Nasional yang berstandar nasional, maka sudah barang tentu pelaksanaan ujian tersebut bersifat diskriminatif.

    “Perlu ada kebijakan yang jelas, seharusnya undang-undang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas sekolah di wilayahnya dan juga (menuntut) konsekuensi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka,” kata Said.

    Menurutnya, jika masih ada pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBD untuk pendidikan maka semestinya sudah terhitung sebagai pelanggaran Undang-undang Sisdiknas dan sekaligus pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar.

    Jika sudah demikian, maka seharusnya ada konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pemerintah karena jika tetap dibiarkan maka Said khawatir kekacauan dalam pengambilan kebijakan pendidikan akan terus berlanjut dan siswa akan terus menjadi korbannya.

    “Jika hasil UN tidak berdampak pada peningkatan kualitas satuan pendidikan dan tidak memiliki arti untuk melanjutkan jenjang studi, untuk apa nilai yang siswa peroleh darinya. Hanya penghamburan dana sementara peserta didik mengerjakan UN tidak mendapatkan arti apa-apa,” pungkas Said.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT