• Maksimalkan Sistem Zonasi, Pusat dan Daerah Harus Paralel

    Oleh : Rianto Nurdiansyah22 Juli 2018 18:59
    fotografer: INILAH/Rianto Nurdiansyah

    lNILAH, Bandung - Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) 2018 di sekolah negeri, sempat menimbulkan beberapa polemik. Padahal, dalam konsep awal, format ini diberlakukan untuk menyamaratakan setiap sekolah menjadi favorit dan mudah dijangkau siswa.


    Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengatakan, sistem zonasi dapat berjalan dengan maksimal bila ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.


    "Pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah supaya semua sarana dan prasarana bisa terpenuhi," ujar Ledia pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung IPHI, Antapani, Kota Bandung, Minggu (22/7).


    Persoalannya, ujar Ledia, sejauh ini masih banyak pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBD. Demikian, masih mengandalkan bantuan dari pusat.


    "Kita ingin supaya ada partisipasi daerah dan itu bisa membuahkan langkah-langkah pembangunan sarana dan prasarana. Jadi itu harus paralel antara pemerintah pusat dan daerah," kata Ledia seraya menyebut Indonesia masih kekurangan 1,3 juta kelas.


    Tak hanya sarana dan prasarana, kualitas pendidikan pun menjadi bagian penting agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat. Sebab, kata dia, sejauh ini para orang tua calon siswa baru cenderung menginginkan anaknya mengecap pendidikan di sekolah unggulan.


    "Ini pekerjaan rumah besar kita, kalau semuanya setara fasilitas dan kualitas pengajarnya orang enggak akan masalah mau sekolah dimana-mana juga," paparnya.


    Catatan lainnya, sistem ini juga dituntut bisa diaplikasikan di seluruh daerah. Artinya, tak melulu berpatokan kepada pulau Jawa, namun perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi di provinsi lainnya.


    Ledia pernah menemukan satu sekolah di Kalimantan Tengah yang berlokasi jauh dari permukiman penduduk. "Jadi kalau bikin kebijakan enggak boleh basisnya cuma di Jawa apalagi di Jakarta. enggak bener kalau itu," ucapnya.


    Dia menambahkan, sistem zonasi idealnya dirumuskan sedetail mungkin. Sosialiasi secara masif pun mutlak harus dilakukan. Sebab tak sedikit sekolah yang berdiri di antara perbatasan kota/kabupaten.


    "Pemerintahnya juga gak masif sih melakukan sosialisasi dan agak mepet harusnnya jauh-jauh sebelum anak-anak melakukan ujian," kata dia.


    Lebih lanjut, Ledia mengatakan, sistem zonasi adalah kebijakan jangka panjang. Seharusnya, saat ini segera dilakukan evaluasi agar tahun selanjutnya bisa kian maksimal diterapkan pada pendidikan di Indonesia.


    "Harusnya sekarang ini saat penerimaan siswa baru kan bisa dievaluasi langsung dibuat peraturannya, nanti PPDB tahun depan sebelum ujian sudah ada pengumuman jadi sudah pada tahu," pungkasnya. [gin]


    TAG :


    Berita TERKAIT