• Pemprov Jabar Dukung Daerah Tindak Tegas Pelanggar Lingkungan

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar19 April 2017 13:31
    INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung langkah pemerintah kabupaten/kota menindak perusahaan-perusahaan yang telah mencemari lingkungan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan, penindakan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sudah sesuai dengan undang-undang karena merekalah yang berwenang dalam urusan mengeluarkan izin usaha.

    "Kalau izinnya dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota maka merekalah yang mengawasi, membina, dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan," kata Anang kepada wartawan di Bandung, Rabu (19/4).

    Anang melanjutkan, Pemprov Jabar bisa ikut turun tangan jika kondisinya terjadi aduan dari masyarakat atas suatu pencemaran lingkungan dan dampaknya melampaui satu daerah.

    Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi belum lama ini menuntut perusahaan otomotif besar asal Korea Selatan karena telah terbukti mencemari lingkungan dengan aktivitas operasionalnya.

    "Nah, kalau kondisi seperti itu kami masuk. Kalau mereka butuh bantuan dari kami maka kami turun. Tetapi tetap kewenangan melekat pada pemberian izin. Kalau sekarang mereka aktif menindak perusahaan yang mencemari lingkungan, ya kami dukung," ujar Anang.

    Dia melanjutkan, meskipun tahun 2017 baru memasuki bulan kelima namun jumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan cenderung naik.

    Tahun lalu, kata Anang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindak 158 perusahaan yang terbukti melanggar hukum lingkungan. Ini termasuk jenis pelangaran yang berasal dari aduan warga dan mencemari lebih dari satu wilayah.

    "Kalau jumlah penindakan naik artinya ada kemungkinan jumlah perusahaan yang melanggar bertambah. Ini yang membuat kami sedih. Semestinya, kan, menurun," pungkas Anang.



meikarta.. the world of ours