• Headline

    Tol Dalam Kota Bandung Semakin Matang

    Oleh : Dea Andriyawan13 Juni 2017 18:43
    fotografer: Bambang Prasethyo
    INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemungkinan besar dapat merealisasikan proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau tol dalam kota pada 2019 mendatang.

    Hal tersebut disebabkan kemampuan anggaran pada tahun anggaran 2017-2018 yang tidak memungkinkan. Anggaran yang dibutuhkan pun untuk pembebasan lahan cukup besar.

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan terlebih anggaran pemprov untuk tahun ini dan tahun kedepan dioptimalkan untuk alih kelola SMA dan SMK serta pesta rakyat Pilkada serentak 2018 mendatang.

    Meski demikian, Pemprov Jabar hingga kini tetap komitmen mendukung realisasi jalan tol dalam kota tersebut bisa terwujud. Walaupun, pihaknya kemungkinan besar baru akan siap pada tahun 2019 jika melihat dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pemerintah.

    Untuk diketahui, pembangunan jalan tol dalam kota yang pembangunan kontruksinya dibiayai sepenuhnya oleh JICA ini, akan dibangun sepanjang 27 Km. Sementara itu, biaya untuk pembebasan lahan akan dibebankan kepada tiga pemerintahan daerah, yakni Pemprov Jabar, Pemkot Bandung dan Kementrian PUPR.

    "Kami sudah melakukan pertemuan antara biro hukum pemprov Jabar, bagian hukum Kota Bandung dan bagian hukum kementrian PUPR pada rapat Senin 12 Juni kemarin,"ujar Iwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (13/6/2017).

    Pada rapat tersebut, Iwa menuturkan pihaknya fokus pada pembebasan lahan untuk tiga ruas fase, fase satu yaitu segmen Gedebgae-Soekarno Hatta, segmen bidang Kopo-Leuwipanjang, dan segmen bidang Kiaracondong-Buahbatu.

    "Berdasarkan kebutuhan anggaran untuk tiga segmen tersebut meliputi Rp 560 miliar untuk Gedebage-Soekarno Hatta untuk pembebasan lahan 7 ha. Untuk Kopo Rp 10,5 miliar untuk membebaskan1355 m2, dan untuk Kiaracondong Rp 212 miliar untuk 12000 m2,"kata dia.

    Untuk segmen Gedebage, kata dia, pihaknya perlu konfirmasi dengan PUPR karena data di mereka, ada lebih dari 128.000 m2 yang harus dibebaskan.

    ‎"Segera kita akan melakukan satu proses penyelesaian, pembahasan lebih lanjut,"kata dia.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Jabar Jerry Yanuar memastikan Mou kesepakatan pembagian anggaran antara pusat, provinsi dan kota baru saat ini baru berupa draft meski pihaknya sudah mengidentifikasi kewajiban Pemprov. Untuk penlok sendiri, pengadaan tanah menunggu pengajuan dari PUPR sebagai pemerkarsa BIUTR.

    Dia mengakui proyek ini memang lambat karena persoalan anggaran pembebasan lahan turut dibebankan ke daerah. Sementara itu JICA sendiri tidak memberikan penekanan apapun pada Pemprov Jabar namun berharap setiap rapat menunjukan kemajuan berarti bagi BIUTR.

    “Ini sudah 6 tahun, tapi persoalannya di kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya. [jek]