• Dualisme PPP Segera Berakhir

    Oleh : Admin Inilahkoran14 Juni 2017 10:50


    INILAH, Bandung - Dualisme kepengurusan Partai Persatua Pembangunan (PPP) yang berkepanjangan tampaknya akan segera berakhir. Menyusul kubu Djan Faridz kembali syah dan diakui oleh negara.


    Upaya banding Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan Djan Faridz tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). "Ini berarti, PPP kubu Djan Faridz menang 2:0 atas PPP Romahurmuziy," tutur Sekjen DPW PPP Jabar Kubu Djan Faridz, Agus Daryanto dalam rilis yang diterima redaksi.


    Menurut Agus, Informasi ditolaknya upaya banding kubu Romy dan Menkumham Yasonna Laoly terlihat di dalam website PTTUN Jakarta.


    Dalam amar putusan bernomor register :58/B/2017/PT.TUN.JKT yang didaftarkan 01 Maret 2017 itu memutuskan bahwa menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak diterima. Yang banding adalah Menkumham dan PPP kubu Romy.


    "Perkara ini diputuskan 06 Juni 2017, sedangkan majelis hakim yang memutuskan banding ini adalah Kadar Slamet, Riyanto, Slamet Suparwoto, dan Diah Yulidar. Sedangkan para pihak yang terlibat adalah Menkumham, DPP PPP Romahurmuziy dan DPP PPP Djan Faridz,"jelasnya.


    Sebagai data, Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede. Namun, PPP kubu Djan Faridz menggugat ke PTUN dan gugatannya diterima. Kemudian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memastikan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede.


    Menurut Agus, keputusan tersebut tentunya akan memuluskan sejumlah agenda politik yang saat akan berlangsung. Misalnya, pada Pilkda serantak di Jawa Barat yang akan diikuti 16 Kabupaten/Kota PPP akan segera melakukan langkah-langkah suksesi.