• Rotasi Besar-Besaran, Pejabat di Garut Pinjam Baju Batik untuk Pelantikan

    Oleh : Nul Zainul Mukhtar11 Agustus 2017 22:53
    INILAH, Garut - Sejumlah kalangan mempertanyakan mutasi besar-besaran terhadap para pejabat di lingkungan Pemkab Garut dilakukan Bupati Garut Rudi Gunawan baru-baru ini.

    Disinyalir rotasi tersebut rancu lantaran dalam pemberhentian dan pengangkatan pejabat dilakukannya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagian bahkan menilai mutasi berupa promosi, rotasi, maupun demosi terhadap pejabat itu lebih merupakan kepentingan politis karena dilakukan mendekati dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut 20I8.

    Alih-alih beralasan mutasi dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kosong karena pejabatnya pensiun, praktiknya mutasi dilakukan secara besar-besaran dalam sebulan terakhir ini. Mahmud bahkan dicopot dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan tanpa pemberitahuan kepada yang bersangkutan sebelumnya. Jabatan yang ditinggalkannya sendiri sampai kini masih kosong, dan diisi pejabat pelaksana teknis.

    Rudy juga mengklaim mutasi rotasi pejabat dilakukannya sesuai Undang Undang Nomor 5 tahun 20I4 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor II tahun 20I7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Termasuk seleksi penempatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang diklaim sudah dibuatkan Peratuan Bupati-nya. Assesmen untuk seleksi penempatan pejabat pun dilakukan Tim Assesmen Pemkab Garut.

    Akan tetapi banyak pejabat peserta assesmen kecewa atas hasilnya. Sebab tak sedikit jabatan dikatakan kosong namun ternyata diisi mereka yang tak mendaftar assesmen.

    Beberapa pejabat baru tahu dirinya ternyata dimutasi ketika hadir pada acara apel gabungan di Lapang Apel Setda Garut berikut pelantikan pejabat lain. Semisal pada Jum’at (II/8/I7).

    “Saya juga kaget. Ketika nama saya disebut di antara mereka yang dilantik hari ini. Ya, terpaksa saya pinjam baju batik teman dulu. Saya kan mengenakan pakaian olahraga, seperti biasa hari Jum’at,” kata salah seorang pejabat setingkat kasie di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Garut.

    Cukup banyak pejabat dirotasi dari jabatannya ke jabatan sebelumnya, baik bergantian tugas dengan orang yang sama alias lokir maupun berbeda. Di lingkup dinas, badan, maupun kecamatan.

    Beberapa pejabat dimutasikan ke jabatan yang bukan merupakan jabatan kosong seperti diumumkan Sekda maupun Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) melainkan menggeser pejabat lainnya.

    Ironisnya, ada pejabat tahu-tahu menerima SK perpindahan tugas tanpa ada pemberitahuan sebelumnya maupun mengikuti prosesi pelantikan jabatan barunya itu. Padahal dia baru menjabat pada jabatannya kurang setahun.

    Surat dikeluarkan Sekda, dan BKD mengenai pemberitahuan dan penawaran seleksi pengisian jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Garut pun terkesan “tak seirama”.

    Pada lampiran surat dikeluarkan Sekda tertanggal 3 Agustus 20I7 bernomor 800/2490/BKD tertera ada sebanyak sebelas jabatan kosong. Sedangkan pada surat dikeluarkan BKD tertanggal 3 Agustus 20I7 bernomor 800/2489/BKD terdapat sebanyak 99 jabatan kosong.

    “Katanya seleksi terbuka, lelang jabatan. Tapi yang diangkat malah bukan yang ikut mendaftar. Ada beberapa pejabat dimutasi, tapi pimpinannya sendiri enggak tahu. Kalau seperti ini terus, kami mesti bagaimana ?” kata pejabat lainnya.

    Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi pun mencium ada ketidakberesan dalam proses mutasi rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Garut itu
    .
    Pengisian dan pengukuhan jabatan baru pada satuan-satuan perangkat daerah (SKPD) Pemkab Garut sebagai pelaksanaan pemberlakuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Garut itu baru berjalan kurang setahun.
    Pelantikan ribuan pejabat dalam pengisian berbagai jabatan pada perangkat daerah Kabupaten Garut yang baru itu dilakukan secara berturut-turut pada 28, 29, dan 30 Desember 2016 lalu. Namun baru memasuki Maret 20I7 pun, dilakukan mutasi terhadap sebanyak 59 pejabat structural.

    “Belum efektif setahun, mengapa harus dilakukan mutasi besar-besaran ? UU ASN kan jelas melarang kepala daerah memberhentikan atau memindahkan pejabat yang menduduki jabatannya belum genap dua tahun. Namun selama itu, setiap tahun kinerjanya dinilai. Bila dalam setahun kinerjanya buruk maka diberikan kesempatan perbaikan enam bulan. Kalau kepala daerah nekat melabrak ketentuan ini, pejabat bisa mengadukannya ke Komisi ASN,” kata Dudi.

    Selain itu, pemidahan pejabat juga mestinya dilakukan berdasarkan pertimbangan penilaian Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial (TPSKM), sesuai PP II tahun 20I7.
    “Setahu saya, di Pemkab Garut belum ada TPSKM,” ujarnya. [jek]