• Dana Rp100 Juta Tiap RW di Cimahi Tunggu Perwal

    Oleh : Ahmad Sayuti19 Maret 2018 14:13
    INILAH, Bandung - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi menegaskan dana hibah per RW Rp100 juta masih menunggu turunnya Peraturan Wali Kota (Perwal). Jika Perwal sudah turun, masyarakat pun bisa mengajukan proposal kegiatan, sebagai salah satu syarat pencairan dana tersebut.

    Seperti diketahui, saat masa kampanye dulu Ajay-Ngatiana menjanjikan akan menggelontorkan dana hibah ke setiap RW Rp100 juta, untuk pembangunan sarana dan prasarana di tiap RW di Kota Cimahi.

    Kabid Sosbud Bappeda Kota Cimahi, Dini Ayulinda menyebutkan, dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan di tingkat RW masih menunggu turunnya Perwal. Jika perwal sudah turun, dana rwalbisa segera dicairkan.

    "Perwalnya sudah diajukan. Tinggal menunggu tandatangan Pak Wali (Ajay)," katanya kepada wartawan di Pemkot Cimahi, Jalan Demang Arjakusumah, Senin (19/3/2018).

    Dia menyebutkan, besaran dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan janji Wali Kota saat kampanye dulu, yakni Rp100 juta per RW. Itu semua sudah include dengan insentif. Kalau untuk besaran di luar insentifnya itu bervariasi dari Rp70-Rp75 juta.

    Menurutnya, dana hibah tersebut peruntukannya sesuai konsep yakni untuk pemberdayaan masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat RW. Jadi tidak ditentukan oleh pemerintah, namun sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

    Misalnya, masyarakat di salah satu RW mengajakuan proposal pembangunan kantor RW, atau perbaikan akses jalan di wilayahnya. Maka, nanti dana yang disimpan di tiap keluarahan akan diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan tersebut.

    Namun, lanjutnya, dana yang diberikan tidak termasuk insentif pengerjaan yang dilakukan. Untuk biaya, pengerjaan ditanggung masyarakat. Intinya, pemerintah hanya memberikan dana atau bahan untuk pembangunannya saja.

    "Jadi nanti tenaganya bisa swadaya, bareng-bareng. Berbeda untuk Mamin (makan-minum) itu masih kita anggarkan," ujarnya.

    Selain itu, pembangunan yang akan dilakukan konsepnya dan desainnya tidak disesuaikan oleh pemerintah. Masyarakat yang membuat konsep dan desainnya. Dana ini juga bukan hanya untuk infrastruktur, tapi non infrastruktur juga jika masyarakat menginginkan bisa diajukan.

    Menurutnya, konsep ini merupakan kebalikan dari konsep lama. Pihaknya ingin memberdayakan masyarakat, dan membangun kemandirian masyarakat.

    Selain itu, pengucuran dana ini tidak ada tahapan. Semua sudah di plot di keluarahan, nanti keluarahan yang mengatur berapa besarannya, usulannya seperti apa, dan jadwalnya kapan. "Karena kan tiap RW kegiatannya pasti berbeda, tidak mungkin serentak," ujarnya. [gin]


    TAG :


    Berita TERKAIT