PENDIDIKAN
Pengangkatan Kepsek di Kota Bandung Dipertanyakan
Oleh: Evi Damayanti
Selasa, 1 Januari 2013, 20:20 WIB

INILAH, Bandung- Komite sekolah di Kota Bandung mempertanyakan peraturan wali kota (Perwal) no 157/151 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) no 28 tahun 2012, tentang pengangkatan kepala sekolah.

Menurut Ketua komite SMAN 10 Kota Bandung, Bambang Harjono, sebenarnya komite dilibatkan dan diminta melakukan rekomendasi terkait pengangkatan kepsek. Namun pada kenyataannya, ada beberapa kepsek tidak penuhi syarat dalam perwal atau permendiknas dilantik.

"Kalau dilibatkan otomatis harus tahu perwal kan. Disana disebutkan Kepsek sebelum ditugaskan wajib bersertifikat," tegas Bambang saat dihubungi, Selasa (1/1/2013) petang.

Seharusnya aturan itu dipenuhi artinya Disdik dan Pemkot konsekwen terhadap komitmennya itu. "Sempat dikabarkan, aturan ini efektif dilaksanakan setelah pelantikan karena itu merupakan tugas untuk memenuhi administrasi saja. Hal ini menunjukan sarat kepentingan dalam pemberhentian dan pengangkatan kepsek," terangnya.

Pihaknya pun ingin menjadi mediator antara guru, kepsek lama dan yang terpilih. Pasalnya, Bambang meyakini, akan terjadi polemik di sekolah tempat Kepsek tersebut ditugaskan bahkan hingga membuat sekolah tak kondusif.

"Nanti yang lulus seleksi dan bersertifikat mempertanyakan kenapa orang itu bisa jadi kepsek padahal belum bersertifikat sedang yang sudah lulus 2 sampai 3 kali kok tidak bisa jadi Kepsek dan mereka sudah senior," tegasnya lagi.

Hal senada diungkapkan Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Iwan Hermawan. Dirinya membenarkan para ketua komite SMA diantaranya dari SMA 10, 12, 14, 16 dan 22 mempertanyakan kepada Wali Kota Bandung tentang pengangkatan kepsek baru yang belum memiliki sertifikat sesuai amanat permendiknas dan perwal kota Bandung.

Sebelum ditempatkan, calon kepala sekolah terlebih dulu mengikuti diklat di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) di Karanganyar Solo selama 3 bulan seperti yang telah dilakukan Kabupaten lain seperti Kab Cirebon.

"Para komite meragukan kompetensi yang dimiliki kepala sekolah karena belum mengikuti diklat. Karena itu, kita telah melayangkan surat kepada Wali Kota Bandung agar menangguhkan penempatan ke sekolah yang dituju," jelas Iwan.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji mengatakan, pihaknya membantah jika proses pengangkatan kepala sekolah tanpa seleksi. "Semua sudah seleksi dulu, bisa seleksi penilian secara objektif atau tes. Ada yang menilai mulai oleh Kadis, Kabid, bapak ibu guru dan dari Pemkot. Dan ini sudah merupakan keputusan hasil seleksi Baperzakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)," tegas Oji.

Soal ada pihak puas dan tidak puas, Oji mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar.[ang]

Share berita: Facebook | Twitter
TERKAIT
Kado HUT Kota Bandung, Buat Akta Lahir Sehari Jadi
Kasatpol PP Kota Bandung Diganti Perwira Kopassus
Jika Ada Bukti, Kejari Siap Periksa Anggota Dewan
Dinilai Pemborosan, Dewan Tinggalkan Diklat
Bandung Optimistis Raih 20% Emas di Porda Jabar