LINTAS JABAR
Susunan Perangkat Daerah Pangandaran Terbentuk
Oleh: Andriansyah
Senin, 14 Januari 2013, 21:33 WIB

INILAH, Ciamis - Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Pangandaran telah terbentuk. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Jabar, Pemkab Ciamis, dan jajaran Presidium Pembentukkan Kabupaten Pangandaran, Senin (14/01/2013).

Pertemuan yang dilangsungkan di Hotel Sandaan Pangandaran di antaranya dihadiri Biro Otda Kemendagri Sugeng, Asda Daerah bidang Hukum dan HAM Jabar Heri Hudaya, Kepala Inspektorat Kabupaten Ciamis Mahmud.

Turut menyaksikan paparan tentang rencana operasional Pemkab Pangandaran dari elemen Presdium Pembentukan Pangandaran, di antaranya Supratman (ketua), Andis Sose (sekretaris), Yos Rosby (bendahara), dan Adang Sandaan Hadari (bendahara). Selain itu turut menyaksikan acara birokrat dari Kemendagri, Pemprov Jabar, dan Pemda Ciamis.

Mewakili Bupati Ciamis, Kepala Inspektorat Mahmud didampingi Asda I Durahman menjelaskan SOPD Pangandaran yang disusun pihaknya terdiri dari Sekretariat Daerah (Sekda) dan Sekretariat DPRD. Selain itu, dinas-dinas daerah yang memangku kebijakan di Pangandaran terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Transmigrasi, Kependudukan dan Cacatan Sipil, Dinas Perhubungan Parawaisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Dinas Koperasi Perisndustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perdagangan, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Perternakan, dan Dinas Pendapatan.

“Selain itu terdapat empat orang pejabat untuk mengisi dinas teknis daerah. Para pejabat untuk mengisi job kerja Inspektorat, Bappeda, Badan KBPM, dan Kantor Kesatuan Bangsa,” kata Mahmud kepada wartawan, Senin (14/1/2013).

Ditegaskan Mahmud, walaupun SOPD sudah dirancang, namun demikian pihaknya belum menentukan pegawai negeri untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan di atas. Rencananya, kata dia, akan mulai dibahas pada Maret 2013 mendatang.

"Pembahasan untuk mengisi jabatan di Kab. Pangandaran akan mulai dibahas sekitar bulan Maret 2013. Pasalnya, kurun waktu ini, sedang menghadapi persiapan Pilgub Jabar,” katanya.

Di sisi lain mengenai dana bantuan Pemprov Jabar dan Pemkab Ciamis untuk Pemilu pertama di Kabupaten Pangandaran diprediksi tidak akan cukup (2015). Pasalnya kesanggupan pemerintah Pemprov Jabar Rp2,5 miliar dan Pemkab Ciamis Rp4,5 miliar, sedangkan kebutuhan ditaksir sekitar Rp17 miliar.

“Setelah kami menganalisa rencana pelaksanaan Pilbup pertama di Pangandaran akan menghabiskan dana sekitar Rp17 miliar. Sedangkan alokasi dana yang tersedia dari Pemprov Jabar dan Pemkab Ciamis sekitar Rp7 miliar, sehingga masih banyak kekurangannya.

Asda bidang Hukum dan HAM Provinsi Jabar Heri Hudaya mengatakan kata kunci untuk kekurangan anggaran di daerah terletak pada kepedulian kabupaten induk dan komponen masyarakat Pangandaran untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah. Bahkan, katanya, yang sedang dipikirkan Pemprov Jabar bukan sekadar rencana Pilbup pertama di Pangandaran, namun juga insfrastuktur pendudukung pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

"Kami ingin melihat rancangan pembangunan Kabupaten Pangandaran selama lima tahun ke depan. Sehingga, kami bisa melihat real cost yang dibutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Presidium Pembentukkan Kabupaten Pangandaran Supratman mengaku bahagia dengan rampungnya penyusunan SOPD untuk Pemkab Pangandaran.

“Jika kerangkanya sudah terbentuk dan pembahasan untuk mengisi perangkat daerah, maka Pemkab Pangandaran akan segera opersional. Hal tersebut sangat membanggakan bagi masyarakat, sebab pelayanan kepada masyarakat, akan bisa segera dinikmati,” tutup Supratman.[jul]

Share berita: Facebook | Twitter
TERKAIT
Dewan Heran Program Pengembangan Wisata Gagal
Jabar Gagal Kembangkan Tiga Destinasi Wisata
Tahun Depan, Pangandaran Punya Bupati Definitif
Terhempas Ombak Pangandaran, 5 Wisatawan Selamat
Nusawiru Dorong Perkembangan Kawasan Jabar Timur