LINTAS JABAR
Politisi Garut Boleh Jadi Caleg dan Calon Bupati
Oleh: Zainulmukhtar
Senin, 8 April 2013, 07:20 WIB

INILAH, Garut - Para politisi di Kabupaten Garut semringah. Mereka dapat daftar menjadi calon legislatif dan calon bupati sekaligus.

Para politisi kini tidak usah bimbang untuk maju dalam pertarungan pilkada maupun di Pemilu Legislatif (pileg) 2014. Berkat Peraturan KPU No 16/2013, mereka bisa mendaftar sebagai calon bupati maupun wakil bupati Garut, sekaligus calon anggota legislatif, baik di DPRD Garut, DPRD Jabar maupun DPR RI.

Dengan begitu, meski nantinya saat pilbup tidak terpilih, mereka tetap masih berpeluang menjadi anggota legislatif sepanjang terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif dari partainya masing-masing.

Padahal sebelumnya, berdasarkan Peraturan KPU No 7/2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota, mereka yang tercatat sebagai calon kepala daerah tidak bisa maju sebagai calon anggota legislatif.

"Dengan Peraturan KPU 16/2013 ini, ada beberapa perubahan, di antaranya orang yang mencalonkan pada pilkada boleh maju di legislatif. Sebelumnya kan harus memilih salah satu," kata Ketua KPU Garut Aja Rowikarim, Minggu (7/4/2013).

Sedangkan tentang pencalonan kepala desa pada pileg nanti, Aja menegaskan mereka tetap harus mundur dari jabatannya kalau hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

“Kepala Desa itu kan aparat pemerintah yang bisa merekomendasikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan PPS itu harus netral. Sehingga kalau kepala desa jadi caleg, itu berisiko tinggi. Jadi hanya ada dua pilihan bagi kepala desa. Kalau hendak berbakti, ya lanjutkan jadi kepala desa. Tapi kalau hendak jadi caleg, harus mundur," tegas Aja.

Dari data yang dimiliki INILAH, sebagian besar anggota DPRD Garut yang juga tercatat sebagai ketua maupun pengurus partai politik diketahui hendak maju pada Pilbup Garut 2013. Namun mereka pun maju sebagai petahana calon anggota legislatif pada Pemilu 2014.

Hanya saja, mereka sempat bimbang ketika akan mencalonkan diri karena terganjal dengan Peraturan KPU No7/2013. Apalagi tidak semua kandidat cukup yakin akan memenangkan pilkada.

Alhasil dengan terbitnya peraturan terbaru itu, mereka kembali bergairah untuk maju pada Pilbup Garut tanpa takut kehilangan kesempatan maju pada Pileg 2014.

Terkait Pilbup Garut 2013, Aja menyebutkan, jika merujuk pada total jumlah penduduk Garut saat ini sebanyak 2.800.000 jiwa, pasangan kepala daerah dari perseorangan harus mendapatkan sedikitnya 80.000-85.000 dukungan. Dukungan tersebar minimal di 50% dari 42 kecamatan se-Kabupaten Garut.

Sedangkan bagi parpol, mereka harus memiliki kursi di DPRD Garut sedikitnya 8 kursi, atau 15% dari total kursi di DPRD Garut. Jika kurang dari itu, mereka harus berkoalisi dengan partai lain yang juga memiliki kursi di DPRD Garut. Sehingga gabungan parpol tersebut memiliki total jumlah kursi sedikitnya 8 kursi.

"Bisa juga parpol mengusung kandidat bukan dilihat dari jumlah kursi tapi dari persentase hasil suara sah Pemilu 2009. Asalkan hasil suara sah pada Pemilu 2009 itu mencapai 15% dari total suara sah, parpol tersebut bisa mengusung sendiri kandidatnya. Kalau tidak mencapai 15%, ya harus koalisi," jelas Aja.

Dari 10 parpol, hanya Partai Demokrat yang dapat mengusung sendiri satu pasangan calonnya. Sedangkan parpol lainnya harus berkoalisi. Demokrat memiliki 10 kursi di DPRD Kabupaten Garut. Selebihnya dari 50 kursi yang ada, terbagi atas 9 parpol dengan jumlah kepemilikan kursi bervariasi.[den]

Share berita: Facebook | Twitter
TERKAIT
Pekan Depan, Tatib DPRD Garut Diparipurnakan
Air di Situ Bagendit Semakin Menyusut
Seniman Bandung Tolak Pengesahaan UU Pilkada
Garut Lepas dari Status Daerah Tertinggal
DOB Garut Selatan Ditangguhkan