LINTAS JABAR
Perhutani Caplok Tanah, DPRD Subang Ajukan Angket
Oleh: Zaenal Mutaqin
Kamis, 16 Mei 2013, 09:53 WIB

INILAH.COM, Subang -DPRD Kabupaten Subang menduga sedikitnya ada 1.355 hektar tanah negara (TN) dan tanah warga Subang telah dicaplok oleh Perum Perhutani.

Tanah itu terdiri dari 475 hektar tanah negara (TN) dan tanah milik warga terletak di tiga desa di Kecamatan Cijambe dan Cibogo, yakni Desa Cimenteng, Desa Cikadu Kecamatan Cijambe dan Desa Cibalandong Kecamatan Cibogo.

Selain juga 880 hektar tanah negara (TN) terletak di kawasan Kecamatan Cisalak. Tak hanya itu, Perhutani juga dituding telah mencaplok ratusan hektar tanah timbul (lahan kosong yang timbul hasil penumpukan sedimentasi lumpur sungai atau laut) terletak di Kecamatan Legonkulon.

Pencaplokan tanah negara (TN) dan tanah milik warga oleh Perum Perhutani seluas 475 hektar terletak di tiga desa di Kecamatan Cijambe dan Cibogo, yakni Desa Cimenteng, Desa Cikadu Kecamatan Cijambe dan Desa Cibalandong Kecamatan Cibogo berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.
Pencaplokan lahan yang telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun tersebut dinilai telah menghilangkan sejumlah sumber dan potensi pendapatan daerah Pemkab Subang.

Anggota Komisi B DPRD Subang yang membidangi keuangan, Moch. Noor Wibowo mengungkapkan pencaplokan lahan oleh Perhutani mengakibatkan hilangnya sejumlah sumber maupun potensi pendapatan daerah Pemkab setempat, diantaranya pendapatan berupa pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak atas hasil hutan dan perkebunan.
Alasannya, ketika ratusan hektar lahan itu masih dikuasai oleh masyarakat Subang dan sebelum dicaplok oleh Perhutani, pemerintah memperoleh pendapatan daerah dari warga yang mengelola lahan, baik berupa pajak, BPHTB dan sumber pendapatan lainnya.

Menurut dia, dari pendapatan berupa pajak saja, jika per bidang atau per sekian luas tanah dikenakan pajak sebesar 1 persen dari nilai objek pajak yang saat itu Rp. 8.000-an/meter persegi, maka potensi kerugian yang dialami negara cukup besar. Belum lagi kalau kerugian itu digabungkan dengan potensi pendapatan dari BPHTB serta pajak atas hasil hutan dan perkebunan.

“Bahkan potensi kerugian negara ini diperkirakan mencapai ratusan miliar, sebab penguasaan atau pencaplokan lahan itu berlangsung lebih dari 25 tahun. Selama puluhan tahun itu banyak pendapatan daerah yang hilang, dan selama itu pula negara, khususnya Pemerintah Daerah dan rakyat Subang dirugikan. Coba kalau pendapatan daerah yang ratusan miliar itu tidak hilang, Pemkab bisa membangun infrastruktur dengan kualitas bagus”, terang Noor Wibowo, Kamis (16/5/2013).

“Pengembalian tanah ini penting untuk menyelamatkan aset daerah sekaligus membuka ruang untuk menarik pendapatan daerah berupa pajak dan yang lainnya yang selama puluhan tahun hilang akibat tanahnya dicaplok”, katanya.


Ia menyatakan sudah ada 32 Anggota DPRD Kabupaten Subang yang menyetujui dibentuk hak angket Investigasi tentang kepemilikan hak atas tanah di wilayah Subang, yang berasal dari tanah negara dan berasal dari tanah masyarakat.
Pembentukan hak angket itu sudah diajukan ke Bamus.

" Dan paripurana pertama hak angket tersebu, akan dilakukan hari Jumat besok (17/5/2013)," paparnya.

Landasan tersebut tambah Wibowo salah satunya berdasarkan PP NO 11 Tahun 2010 tentang reformasi agraria." Dan dalam UUD bahwa tanah dan air itu milik negera dan itu untuk kemakmuran rakyat," pungksanya. [ito]

Share berita: Facebook | Twitter
TERKAIT
Tiga Dewan Berebut Jabatan Ketua DPRD Subang
Caleg Terpilih DPRD Subang Tak Ada yang Bermasalah
Anggota DPRD Subang Dapat Tunjangan Rp 9 Juta
Seribu Pohon di Jabar Raib, Perhutani Rugi Rp3 M
85% Anggota DPRD Subang Diisi Wajah Baru