ASPIRASI
Ganti Untung Bandara Kertajati
Oleh:
Kamis, 30 Mei 2013, 08:30 WIB

INILAH, Bandung - Pembebasan lahan selalu menjadi masalah dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah. Banyak kasus pembebasan lahan yang mandek sehingga membuat proyek pembangunan pun tersendat.

Sejumlah proyek pembangunan atau pelebaran jalan, misalnya. Kendala ini pula yang dihadapi Pemprov Jabar dalam pembebasan lahan untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.

Betapa tidak, proyek yang memerlukan lahan seluas 5.000 hektare yang terdiri atas kawasan bandara seluas 1.800 hektare dan penunjang atau Aerocity seluas 3.200 hektare tersebut menggusur 11 desa di Kecamatan Kertajati yang dihuni 5.168 KK.

Dana yang dibutuhkan untuk ganti rugi pembebasan lahan pun tak tanggung-tanggung besar. Tahun ini saja dianggarkan sebesar Rp175 miliar untuk pembebasan 102 hektare. Sedangkan sebelumnya pada periode 2009-2012, telah dibebaskan seluas lebih dari 464 hektare yang menghabiskan Rp293 miliar. Jika tuntas semua lahan dibebaskan, dana yang dikeluarkan bisa menyentuh hampir Rp1 triliun.

Pemprov Jabar sendiri bertekad menyelesaikan masalah pembebasan lahan tersebut seluruhnya pada 2013 ini. Pemprov pun memastikan seluruh warga akan mendapat ganti rugi, karena warga yang berhak mendapat ganti rugi sudah terdata oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Tentunya membebaskan lahan warga ini tidaklah semudah membalikkan tangan. Banyak kendala yang mengadang, mulai dari keengganan masyarakat meninggalkan tanah kelahirannya, harga ganti rugi yang tidak cocok, hingga ulang spekulan tanah yang telah terlebih dulu menguasai lahan. Harga lahan di Kecamatan Kertajati yang menurut NJOP hanya antara Rp3.800 hingga Rp7.150 per meter persegi, bisa melambung tinggi hingga puluhan kali lipat.

Soal pembebasan lahan, sebenarnya sudah jelas aturannya, yang termaktub dalam UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan UU ini, pemerintah diberi kewenangan –bahkan dengan cara paksa- untuk membebaskan lahan yang akan digunakan kepentingan umum.

Kendati demikian, tentunya proses pembebasan lahan tidaklah elok bila dilakukan secara semena-mena, apalagi kepada rakyat kecil. Proses pembebasan lahan haruslah dilakukan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, khususnya masyarakat. Paradigma ganti rugi sudah tidak zamannya lagi. Saat ini masyarakat haruslah mendapatkan penggantian yang menguntungkan atau ganti untung atas lahan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan atau negara.

Sehingga ketika harus meninggalkan kampung halaman yang merupakan tanah kelahirannya, masyarakat di 11 desa yang terkena dampak pembangunan BIJB Kertajati tetap bisa hidup layak, mendapatkan penggantian tempat tinggal yang sepadan dan dengan uang ganti untung yang diterima, mereka bisa mendapatkan penghidupan baru.[den]

Share berita: Facebook | Twitter
TERKAIT
Rapat di Hotel, Jabar Sudah Melarang Sejak Lama
Obligasi Kertajati Jadi Prioritas Raperda 2015
Tenaga Medis Jabar Bisa Terancam Philipina
Tingkatkan Daya Saing Ekonomi, Jabar Luncurkan WJI
Jabar akan Aplikasikan Listrik Murah di Pelosok