LINTAS JABAR
Pemkab Purwakarta Akan Klarifikasi Soal Pilkades
Oleh: Asep Mulyana
Jumat, 2 Agustus 2013, 14:19 WIB

INILAH.COM, Purwakarta - Kabag Pemerintahan Desa (pemdes) Setda Purwakarta, Totong Hidayat mengaku belum mengetahui sama sekali persoalan kabar tak sedap yang beredar terkait pemilihan kepada desa (pilkades) di Desa Cibogogirang.

Namun demikian, dirinya bakal segera mengklarifikasi langsung ke lapangan terkait kabar terakhir yang diterimanya, yakni isu panitia mengancam mundur.

"Saya akan meminta klarifikasi. Masa ada panitia pilkades mau mundur. Tapi akan kita cek kebenarannya seperti apa," kata Totong, Jumat (2/8/2013).

Totong menegaskan jika memang benar mereka mau mundur gara-gara ada salah satu calon kades yang tak mampu bayar iuran, maka mereka (panitia) dianggap telah lalai. "Jadi panitia Pilkades itu sudah disumpah. Selain itu, pemkab juga telah mengalokasikan bantuan Rp20 juta," tegas dia.

Ditanya soal adanya kebijakan iuran atau partisipasi calon, dia enggan memberikan ketegasan dibolehkan atau tidaknya menurut regulasi. Hanya saja, dalam perda terdapat klausul dimungkinkan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades.

Terkait dengan jumlah calon kades yang ikut serta dalam pesta demokrasi ini, Totong menyebutkan, awalnya sebanyak 261 orang. Namun, terdapat 13 orang di antaranya yang gugur. Mereka terganjal oleh pembatasan sebagaimana diatur oleh perda bahwa jumlah calon kades tidak boleh lebih dari lima orang.

Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Purwakarta menuai persoalan. Dalam tahap seleksi itu beredar kabar pungutan terhadap bakal calon sebesar Rp15 juta. Akibatnya, banyak para calon kades protes dan menolak terhadap beban iuran tersebut.

Keterangan yang diperoleh INILAH.COM, dari 82 desa yang melaksanakan tahapan pesta demokrasi itu, Desa Cibogogirang Kecamatan Plered, menjadi salah satu desa yang kisruh soal iuran tersebut.

Beberapa waktu lalu sempat beredar rumor panitia akan mendiskualifikasi calon kades yang menolak membayar iuran sebesar Rp15 juta. Bahkan, belakangan di desa itu kembali diguncang isu baru bahwa panitia akan mundur jika tidak ada satu pun calon kades yang membayar iuran.[jul]

Share berita: Facebook | Twitter
TERKAIT
Duh, Perceraian PNS di Purwakarta Tetap Tinggi
Binamarga Keluhkan Biaya Pemeliharaan Jalan Minim
Pelajar SD Kuasai Gedung DPRD Purwakarta
Kebakaran di Gudang Rongsok, Dua Rumah Hancur
Kekeringan, Buruh Tani di Purwakarta Menganggur