PENDIDIKAN
Pendidikan SMA Gratis Dinilai Bisa Diterapkan
Oleh: Jaka Permana
Sabtu, 14 September 2013, 18:42 WIB

INILAH.COM, Bandung - Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Said Hamid Hasan menilai pendidikan gratis tingkat SMA dan sederajat bisa dilakukan.

Dia mengusulkan para pejabat negara untuk menyisihkan pendapatannya untuk biaya pendidikan siswa miskin. Dengan begitu, Hasan yakin jika 2015 mendatang pendidikan bagi warga Jabar bisa terealisasi. Terlebih ada anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi bahkan Kabupaten/Kota untuk menopang Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh saya yakin pendidikan gratis ini bisa. Selain ditopang dengan APBD, para pejabat juga harus peduli untuk menyisihkan pendapatannya untuk pendidikan," ujar Hasan saat dihubungi INILAH.COM melalui telepon selulernya, Sabtu (14/9/2013).

Menurut Hasan, uang pendapatan tersebut tidak diambil dari gaji para pejabat. Dia mencontohkan, misalnya dana perjalanan Gubernur ke daerah pelosok dikurangi dan uang perjalanan tersebut diberikan untuk pendidikan siswa miskin.

"Yang saya tahu biaya perjalanan ke daerah itu cukup besar. Umpannya ya kita potong 50 persen untuk masyarakat miskin. Lumayan kan, uang itu tersalur dengan baik. Tak hanya gubernur, presiden, atau menteri juga bisa berbuat yang sama. Kan, sekali berangkat itu banyak bahkan bisa sampai setengah pesawat. Ya, quota itu dikurangi untuk dana pendidikan," tutur Hasan.

Dengan begitu, alokasi dana dari APBD bisa digunakan dengan baik. Bahkan, dia berharap, Pemprov Jabar juga bisa memperhatikan para guru pengajar yang pendapatannya masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Sementara untuk guru saja masih menderita. Masa pendidikan gratis, tapi ada guru yang gajinya Rp150 ribu per bulan. Itu sangat di bawah rata-rata," jelas dia.

Sebagai pria yang bergelut di dunia pendidikan, Hasan sangat setuju program pendidikan gratis hingga SMA sederajat ini terelasisasi karena hal itu merupakan hak rakyat untuk mendapatkannya. Kendati demikian, Pemerintah tidak lepas tanggung jawab untuk menopang dana kebutuhan siswa yang dididik.

"Artinya pemerintah yang menanggung biaya yang diterima di sekolah. Jika uang sekolah tidak diganti sama saja membunuh sekolah. Selain itu, rinciannya juga harus jelas walaupun rakyat tidak membayar uang sekolah. Tapi apakah mereka ditopang dengan uang transport, buku tulis gratis?," tanya Hasan.

Dia mengakui, tidak sedikit warga miskin yang tinggal di pedalaman. Mereka ingin bersekolah tetapi untuk biaya transportasinya saja tak mampu karena untuk menuju akses jalan saja, harus menempuh jarak hingga beberapa kilometer.

"Jika tidak dibantu transportnya ya sama saja, kasihan mereka terus terbebani. Makanya, disini perlu ada uluran tangan dari orang kaya untuk membantu dari segi uang saku untuk jajan, seragam sekolah dan buku tulis," kata dia.

Selain itu, Hasan juga berharap kepada Pemprov Jabar untuk bisa membangun asrama di dekat sekolah. Asrama itu dikhususkan bagi siswa yang rumahnya jauh dari akses jalan. "Kalau di negara lain pemerintahnya menyediakan asrama dekat sekolah dan menjamin mereka. Kalau pemerintah daerah seperti itu, bagus sekali," kata dia.[jul]

Share berita: Facebook | Twitter
TERKAIT
Bandara Husein Kian Representatif Jelang PON 2016
PON XIX, Asprov PSSI Jabar Siapkan Tim Sejak Dini
PON XIX 2016 Jadi Ujian Berat PSSI Jabar
DPRD: Target Investasi Rp100 T, Perkuat Koordinasi
Gubernur Pegang Teguh Konsep Catur Sukses PON XIX