LINGKAR BANDUNG
Kenaikan Upah Dibatasi, Buruh Tolak Inpres
Oleh: Dadi Haryadi
Kamis, 26 September 2013, 12:36 WIB

INILAH.COM, Bandung - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat menolak rancangan Inpres mengenai Upah Minimum. Inpres yang akan berlaku pada 2014 ini dinilai merugikan kaum buruh karena kenaikan upah bakal dibatasi.

"Kami menolak jika rancangan Inpres tersebut sampai disahkan karena merugikan buruh," ujar Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto kepada wartawan saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kamis (26/9/2013).

Inpres tersebut dianggap tidak sejalan dengan upaya pensejahteraan buruh. Pasalnya, kenaikan upah (UMK) akan dilakukan dua tahun sekali. Selain itu terdapat pembatasan upah, yakni untuk sektor padat karya hanya 5-10%.

Menurutnya, Inpres tersebut juga akan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan Jo. KEPRES 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Seperti diketahui, UMK ditetapkan oleh dewan pengupahan yang berada di kabupaten/kota berdasarkan pada nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Inpres ini juga akan menghilangkan kewenangan Gubernur Jabar dalam menetapkan UMK," katanya.

Melihat kondisi tersebut pihaknya berharap Gubernur Jabar membuat rekomendasi kepada Presiden agar Inpres tidak jadi disahkan. Tidak hanya itu, buruh juga berharap kenaikan UMK pada 2014 sebesar 60% dari tahun sebelumnya.

"Kami akan melakukan mogok masal secara nasional pada 17 Oktober nanti," bebernya.

Untuk diketahui, Inpres tentang Pedomaan Kebijakan UMP berisi beberapa ketentuan sebagai acuan kepala daerah. Kebijakan itu bertujuan untuk melindungi perusahaan padat karya.

Dalam kebijakan itu juga disebutkan batas kenaikan UMP maksimal 10% di atas inflasi bagi perusahaan padat modal. Sedangkan kenaikan upah minimum padat karya dan industri menengah sebesar 5%. Namun, perhitungan Komponen Hidup Layak (KHL) belum ada perubahan, masih tetap 60 item KHL.

Sementara itu, Ketua Apindo Jabar, Deddy Widjaya menilai Inpres tersebut bagian dari antisipasi pemerintah untuk menyelamatkan industri. Namun demikian, kebijakan itu belum tentu menguntungkan kalangan industri.

Dia mengaku kontribusi upah terhadap biaya produksi sangat bervariasi tergantung jenis industrinya. Untuk industri padat modal, kontribusi upah hanya sekitar 10% sedangkan pada karya bisa mencapai 50%.

"Pada prinsipnya, pengusaha akan selalu taat kepada setiap kebijakan pemerintah, namun yang pasti beban industri sudah sangat berat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik pada tahun ini," bebernya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Hening Widyatmoko menilai Inpres itu akan bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) 207/2004 tetang Dewan Pengupahan. Pasalnya, kenaikan upah ditentukan Dewan Pengupahan yang bersifat independent tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

Dia pun khawatir kebijakan yang bertentangan malah akan menimbulkan polemik baru di kalangan buruh maupun pengusaha. "Keppres itu lebih tinggi dari Inpres, kalau bertentangan maka Keppresnya harus dirubah lebih dulu," pungkasnya. [gin]

Share berita: Facebook | Twitter
TERKAIT
Langkah Jokowi Hapus Outsourcing Keliru
Buruh Garmen di Sukabumi Mogok Kerja
Pemprov Jabar Siapkan Kemeriahan Hari Jadi Ke-69
Tuntut Pesangon, Ribuan Buruh Youtex Mogok Kerja
Apindo Cimahi: Bayar THR Maksimal H-7